Kemacetan Ketapang-Gilimanuk Terus Berulang, BHS Pimpin Rapat dan Desak Penambahan Dermaga hingga Reaktivasi Rute Ketapang-Lembar

News

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) memimpin rapat koordinasi membahas solusi kemacetan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. (Foto: Istimewa).

BERITA PLUS, BANYUWANGI – Kemacetan yang berulang di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk kembali menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS). Ia meminta seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menyiapkan langkah konkret agar antrean kendaraan tidak terus terulang.

Hal tersebut disampaikan BHS usai memimpin rapat koordinasi bersama stakeholder penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (11/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono, Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, Organda, ASDP, KSOP, serta sejumlah instansi terkait.

Menurut BHS, evaluasi dilakukan menyusul kemacetan yang beberapa kali terjadi di Pelabuhan Ketapang. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas layanan yang belum sebanding dengan jumlah armada maupun volume kendaraan yang terus meningkat.

“Rapat hari ini untuk mengantisipasi agar kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk, terutama antrean kendaraan, tidak memanjang seperti yang lalu-lalu. Antisipasinya adalah sinkronisasi antara pengelola pelabuhan, pemerintah, dan perusahaan pelayaran untuk memaksimalkan operasional,” kata BHS.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan armada kapal. Dari total 56 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang-Gilimanuk, hanya sekitar 28 kapal atau 50 persen yang beroperasi setiap hari.

“Itu karena kurangnya dermaga yang ada di pelabuhan. Sehingga baru sekitar 50 persen armada yang dimanfaatkan,” ujarnya.

Hasil rapat menyepakati perlunya peningkatan kapasitas dermaga. Menurut BHS, satu pasang dermaga akan direnovasi agar mampu melayani kapal dengan kapasitas hingga 50 ton, kemudian dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengkaji penambahan dermaga di Gilimanuk agar kapasitas layanan di kedua sisi penyeberangan menjadi lebih seimbang. Karena saat ini dermaga yang tersedia di Pelabuhan Ketapang ada 9 dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk memiliki 7 dermaga.

“Di Ketapang jumlah dermaga sebenarnya lebih banyak dibanding Gilimanuk. Karena itu akan dicari lokasi yang layak untuk membangun tambahan dermaga di Gilimanuk sebagai pasangan dermaga di Ketapang maupun Bulusan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut BHS dan stakeholder yang hadir sepakat meminta pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali lintasan penyeberangan Ketapang-Lembar yang dihentikan operasionalnya. Karena asosiasi pelayaran maupun pelaku angkutan logistik menginginkan trayek tersebut kembali dibuka karena lebih efisien dibanding dialihkan melalui Pelabuhan Jangkar.

“Keinginan perusahaan pelayaran maupun pengguna transportasi, termasuk Aptrindo, agar Ketapang-Lembar diaktifkan kembali. Ini akan kami usulkan kepada pemerintah supaya bisa direalisasikan lagi,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan peningkatan kapasitas dermaga telah dibahas bersama manajemen ASDP dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program tersebut ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2028.

“Tahun ini satu pasang dermaga ditingkatkan kapasitasnya dari 35 ton menjadi 50 ton, masing-masing di Ketapang dan Gilimanuk. Tahun depan satu pasang lagi, kemudian tahun berikutnya satu pasang lagi. Insyaallah tahun 2028 selesai tiga pasang dermaga,” kata Nyono.

Menurutnya, peningkatan kapasitas dermaga diharapkan mampu mempercepat proses bongkar muat kendaraan sehingga antrean di lintasan Ketapang-Gilimanuk dapat berkurang secara signifikan.

Sementara Nyono menegaskan pembukaan kembali lintasan Ketapang-Lembar bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS