Gapasdap: Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Krisis Infrastruktur Dermaga!
Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo usai rapat koordinasi di Pelabuhan Ketapang. (Foto: Istimewa).
BERITA PLUS, BANYUWANGI – Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menegaskan persoalan kemacetan yang berulang di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk bukan disebabkan minimnya armada kapal. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada keterbatasan infrastruktur pelabuhan, terutama jumlah dan kapasitas dermaga.
Pernyataan itu disampaikan Khoiri usai mengikuti rapat koordinasi bersama Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), ASDP, KSOP, Dishub Jatim, Aptrindo, Organda, dan sejumlah pemangku kepentingan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (11/7/2026).
Khoiri mengapresiasi rapat yang dipimpin BHS karena dinilai tidak berhenti pada pembahasan konsep, melainkan langsung menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan penyeberangan. “Hari ini kita tidak mengadakan rapat yang menghasilkan wacana atau rencana. Hari ini adalah action plan meeting, rapat yang langsung menuju langkah-langkah penyelesaian,” kata Khoiri.
Menurutnya, persoalan di lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga konektivitas Jawa Timur menuju Bali, NTB, dan NTT sudah masuk kategori extraordinary problem, sehingga membutuhkan terobosan yang juga bersifat luar biasa.
Ia menjelaskan, saat ini tidak terjadi kekurangan armada ferry. Justru jumlah kapal yang tersedia melebihi kapasitas pelabuhan untuk melayani operasional.
“Yang terjadi bukan kekurangan kapal, tetapi kelebihan kapal. Setiap hari ada 56 kapal, yang beroperasi hanya sekitar 28 kapal. Sisanya harus menunggu giliran beroperasi karena keterbatasan dermaga,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, tidak hanya kendaraan logistik yang harus mengantre berjam-jam di pelabuhan, tetapi juga kapal-kapal ferry harus menunggu jadwal sandar sebelum dapat melayani penyeberangan.
“Maka yang terjadi sebenarnya adalah kekurangan infrastruktur. Infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Khoiri menilai lintasan Ketapang-Gilimanuk idealnya memiliki sedikitnya 14 pasang dermaga agar sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi. Jika belum memungkinkan, pembangunan dermaga baru setidaknya dilakukan secara bertahap setiap tahun.
“Idealnya ada 14 pasang dermaga di Ketapang dan Gilimanuk. Kalau belum bisa, paling tidak setiap tahun bertambah dua pasang sehingga saat Nataru, Lebaran, maupun libur panjang tidak lagi terjadi antrean kendaraan yang mengular,” katanya.
Selain jumlah dermaga, Gapasdap juga mendorong peningkatan kapasitas dermaga. Menurut Khoiri, rencana ASDP menaikkan kapasitas dermaga dari 35 ton menjadi 50 ton merupakan langkah positif, meski belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan di lintasan tersebut.
Ia menjelaskan, karakter perairan Selat Bali membuat kapal membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Arus laut yang kuat akibat pertemuan Laut Jawa dan Samudera Indonesia kerap menyulitkan proses sandar kapal, terutama saat cuaca buruk.
“Kalau pemerintah menuntut kapal lebih besar, lebih cepat, dan lebih modern, maka kami juga harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai, baik jumlah, kapasitas, maupun kualitas dermaga, termasuk kolam pelabuhan, breakwater, dan sistem manajemen pelabuhan,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Khoiri mengungkapkan Gapasdap sebelumnya telah mengusulkan pembenahan dermaga LCM agar kapasitas sandarnya bertambah dari tiga kapal menjadi empat kapal secara bersamaan. Bahkan, pihaknya siap berpartisipasi dalam pembiayaan apabila proses pembangunan harus menunggu terlalu lama.
“Kalau memang harus menunggu terlalu lama, kami siap ikut berpartisipasi melalui koperasi maupun mitra Gapasdap agar kapasitas dermaga bisa segera bertambah. Yang kami inginkan adalah pelayanan penyeberangan menjadi lebih lancar dan antrean tidak terus berulang,” kata dia. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Alfiana Putri |
