Banggar DPRD Sumenep Sampaikan Sejumlah Catatan dalam Perubahan APBD 2026
Ketua Banggar DPRD dan Wakil Bupati Sumenep. (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, SUMENEP – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (10/08/2026). Sementara pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri, telah berlangsung sejak 3 hingga 9 Agustus 2026 kemarin.
Dalam laporannya, Ketua Banggar DPRD Sumenep menekankan pentingnya perubahan anggaran tidak hanya menjadi penyesuaian terhadap struktur APBD, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperbaiki pelaksanaan program yang belum berjalan optimal.
“Setiap penyesuaian kebijakan anggaran tetap diarahkan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.
Berdasarkan laporan itu, terdapat setidaknya delapan poin utama yang menjadi catatan Banggar. Pertama, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemenuhan bantuan bagi penyandang disabilitas dan lansia. Berdasarkan hasil pembahasan, pemenuhan kebutuhan kelompok tersebut baru mencapai sekitar 30 persen.
Kedua, Banggar meminta efektivitas program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditingkatkan. Mekanisme pengusulan, verifikasi, dan penyampaian informasi bantuan dinilai perlu dilakukan secara lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ketiga, terkait rencana pengadaan sepeda motor listrik, pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, jumlah unit, peruntukan, efektivitas anggaran, hingga biaya operasional dan pemeliharaan.
Banggar juga meminta perhatian terhadap kondisi area parkir RSUD yang masih mengalami kerusakan. Fasilitas tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, pemerintah diminta mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026 hingga semester pertama, terutama program dan kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah.
Banggar juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat akibat dinamika inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah diminta memperkuat sektor pertanian, perikanan, UMKM, stabilisasi pasokan pangan, serta program peningkatan pendapatan masyarakat.
Di sisi pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Banggar mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Sementara pada sisi belanja, pemerintah diminta lebih mempertajam skala prioritas, khususnya dengan mengurangi dominasi kegiatan penunjang birokrasi dan pengadaan sarana operasional pemerintahan.
“Prioritas anggaran harus lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Alfiana Putri |
