Soroti PAPBD 2026, NasDem Probolinggo: Jangan Sampai Rakyat Dikorbankan

News

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi NasDem Mohammad Dimyati. (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, PROBOLINGGO – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Fraksi NasDem mengingatkan Pemkab Probolinggo agar perubahan anggaran tidak justru mempergemuk belanja birokrasi, sementara kebutuhan dasar masyarakat berpotensi terpinggirkan.

Sorotan utama diarahkan pada Belanja Pegawai yang mencapai Rp 1,023 triliun, atau sekitar 40,33 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 2,538 triliun.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi NasDem, Mohammad Dimyati, menilai besarnya porsi belanja pegawai harus segera diantisipasi karena dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.

“APBD adalah uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk manfaat nyata. Karena itu, kami meminta Pemkab segera menyusun roadmap pengendalian belanja pegawai dan memastikan perubahan anggaran benar-benar memperkuat pelayanan publik,” tegas Dimyati, Jumat 28 Agustus 2026.

Kritik NasDem semakin menguat ketika melihat struktur belanja daerah. Belanja Operasi mencapai Rp 1,882 triliun atau 74,16 persen, sedangkan Belanja Modal hanya Rp 175,12 miliar atau 6,90 persen.

Menurut Dimyati, komposisi tersebut perlu dikaji secara serius karena belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur maupun fasilitas publik.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan kenaikan Belanja Perjalanan Dinas yang mencapai Rp53,40 miliar, termasuk perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 315,04 juta.

Pasalnya, pada saat pos perjalanan dinas meningkat, sejumlah anggaran yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat justru mengalami pengurangan.

Dimyati mencontohkan pengurangan anggaran pada Puskesmas Tongas sebesar Rp 258,62 juta, Puskesmas Condong Rp 29,55 juta, serta Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 230,64 juta.

“Kami mempertanyakan prioritasnya. Ketika perjalanan dinas meningkat, justru terdapat pengurangan anggaran pada layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Rakyat membutuhkan layanan kesehatan dan pangan yang terjamin,” ujarnya.

Tak hanya struktur belanja, Fraksi NasDem juga menyoroti kondisi pembiayaan daerah. Defisit APBD meningkat menjadi Rp 191,01 miliar, dari proyeksi awal sebesar Rp 72 miliar. Defisit tersebut ditutup menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Di sisi lain, ketergantungan Kabupaten Probolinggo terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi, mencapai 76,29 persen. Kondisi ini dinilai menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengelola belanja secara lebih selektif.

Fraksi NasDem juga meminta pengadaan tanah senilai Rp 10,43 miliar dilakukan dengan dasar appraisal independen serta kepastian status hukum. Sementara kenaikan Bansos Individu menjadi Rp 8,19 miliar harus dipastikan transparan, berbasis data penerima yang valid dan tidak menjadi ruang politisasi anggaran.

NasDem menegaskan tidak menolak perubahan APBD, tetapi meminta setiap rupiah yang digeser maupun ditambahkan memiliki alasan yang jelas dan manfaat yang terukur.

“Kami mendukung anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk hak tenaga pendidik seperti TPG PNSD dan PPPK. Namun, seluruh pos lainnya akan kami kawal secara ketat melalui pembahasan di Badan Anggaran dan Komisi DPRD,” kata Dimyati.

Menurutnya, semangat Restorasi yang diusung Fraksi NasDem harus diterjemahkan dalam pengelolaan APBD yang berpihak pada masyarakat.

“Semangat Restorasi bagi kami adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS