Siapkan Generasi 2045, Bupati Sumenep Tekankan Pentingnya Cegah Stunting Sejak Dini
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep. (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, SUMENEP – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menilai upaya mencegah stunting perlu ditempatkan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia (SDM), bukan hanya persoalan kesehatan.
Menurutnya, kualitas generasi yang akan menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 perlu dipersiapkan sejak fase paling awal kehidupan, termasuk sejak masa kehamilan hingga anak memasuki periode tumbuh kembang.
“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan bagaimana anak-anak cerdas kita siapkan untuk generasi 2045,” tuturnya, Senin (21/09/2026).
Fauzi mengatakan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan tidak cukup diberikan ketika anak sudah mengalami persoalan pertumbuhan, tetapi perlu dilakukan sejak ibu menjalani masa kehamilan.
Karena itu, ibu hamil, ibu pascapersalinan atau menyusui, bayi, hingga balita menjadi kelompok yang membutuhkan pendampingan secara berkesinambungan.
Pelaksanaannya, kata Fauzi, membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari kader, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“ Itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kami dengan BKKBN Jawa Timur yang juga membahas penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan KB serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.
Diketahui sebelumnya , Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin, mengatakan kedatangannya ke Sumenep juga untuk memperkuat komunikasi dan meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN.
“Tujuan kami tentunya memohon dukungan dan komitmen untuk menyukseskan program-program Kemendukbangga/BKKBN di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, BKKBN turut menyoroti keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Sumenep.
Dengan 27 kecamatan, jumlah PKB/PLKB yang tersedia saat ini sekitar 21 orang. Kondisi tersebut membuat cakupan pembinaan menjadi cukup luas, dengan rasio sekitar satu penyuluh untuk 17 desa. Padahal, idealnya satu PKB membina sekitar dua desa.
Bahkan, masih terdapat kecamatan yang belum memiliki tenaga penyuluh. Menurut Shodiqin, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kerja bersama dengan perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB dan unsur terkait lainnya.
Selain tenaga penyuluh, pembahasan juga menyentuh penggunaan anggaran program KB. Sumenep mendapat alokasi sekitar Rp 7 miliar, sedangkan hingga audiensi berlangsung realisasi baru sekitar Rp 1,6 miliar atau 27 persen.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting, termasuk pendampingan keluarga sasaran melalui kader Tim Pendamping Keluarga.
“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut dapat dioptimalkan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat mencapai realisasi yang maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” ungkap Shodiqin.
Ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana dapat terus diperkuat, termasuk dalam optimalisasi program, anggaran serta kelembagaan.
“Kami mohon dukungan Bapak Bupati supaya program-program yang ada di Kabupaten Sumenep dapat dioptimalkan dan dapat menunjukkan hasil serta kesuksesan,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Alfiana Putri |
