Wapres Gibran Tinjau Banjir Bandang Solok: Tekankan Restrukturisasi Cicilan dan Pemulihan Jangka Panjang

News

Wapres Gibran saat meninjau Banjir Bandang Solok. (Foto: Pemprov Sumbar)

BERITA PLUS,SOLOK – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah serta Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Wapres menegaskan sejumlah prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil. 

Ia juga meminta pendataan segera dilakukan terhadap warga yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara, agar dapat diberikan keringanan melalui skema restrukturisasi.

“Pendataan disegerakan, agar kebutuhan dapat dihitung. Termasuk cicilan perbankan, kita bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Wapres.

Pemulihan lahan pertanian juga dipercepat, mengingat peran Solok sebagai lumbung pangan padi dan bawang bagi Sumbar maupun nasional. Pelayanan publik tetap dijalankan, termasuk penggantian dokumen kependudukan yang hilang. Ketersediaan air bersih dipastikan aman guna mencegah wabah pascabencana.

Untuk jangka panjang, Wapres mendorong mitigasi berkelanjutan: normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam. Seluruh rencana pemulihan disusun dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), mencakup kemungkinan relokasi warga dari kawasan rawan. Lokasi hunian tetap dipilih aman namun tetap dekat dengan sumber mata pencaharian warga.

“Semua harus bergerak dan berkolaborasi pemerintah pusat, daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat,” tegasnya. 

Gubernur Mahyeldi menegaskan normalisasi sungai adalah prioritas utama, mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi. Pemprov telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk menyusuri sungai di wilayahnya, membersihkan hambatan aliran. BNPB mendukung peralatan termasuk chainsaw.

Kepala BNPB Suharyanto memastikan dukungan berkelanjutan. Operasi pencarian satu korban yang hilang terus dilakukan hingga hari ketujuh. Bantuan tunggu hunian Rp 600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan disiapkan untuk rumah rusak berat. Bantuan Rp 15 juta untuk rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang.

Sebelumnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan 1 orang meninggal dunia, 1 masih dicari, 1 luka berat, 3 luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak. Enam gedung dinas rusak berat, puluhan rumah, jembatan, sawah, dan lahan terdampak. Kerugian sementara ditaksir sekitar Rp 300 miliar.

Status tanggap darurat berlaku 22 September hingga 5 Oktober 2026. Kebutuhan pemulihan termasuk tiga sabo dam, normalisasi sungai, perbaikan fasilitas diperkirakan mencapai Rp 929 miliar. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS