Wali Kota Munafri Paparkan APBD-P Makassar 2026, Proyek Strategis Digenjot Mulai Januari 2027

Advertorial

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyerahkan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) 2026 kepada DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna. (Foto: dok. Istimewa)

BERITA PLUS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).

Dalam pemaparannya, Munafri mengatakan Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sejumlah proyek strategis untuk didorong pelaksanaannya mulai awal 2027 melalui skema tender dini.

Menurut Munafri, langkah tersebut dilakukan agar proyek yang telah memiliki kesiapan perencanaan tidak harus menunggu hingga memasuki bulan-bulan berikutnya untuk mulai dikerjakan.

“Ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” ujar Munafri dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar.

Ia menyebut sejumlah proyek strategis telah dipersiapkan untuk skema tersebut, termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau bersifat multiyears.

Setelah proses penganggaran selesai dan persyaratan perencanaan terpenuhi, proyek-proyek tersebut akan didorong untuk mulai dilaksanakan pada Januari 2027.

“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.

APBD-P 2026

Dalam nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD Makassar, Munafri menjelaskan Perubahan APBD 2026 disusun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan.

Penyesuaian tersebut mencakup sisi pendapatan maupun belanja dengan tetap mempertahankan program prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan target APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.

Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar lebih yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar atau 45,80 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.

PAD dan Belanja

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih.

Jumlah tersebut turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan target PAD dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.

Sementara Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar atau 5,80 persen dari target APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,365 triliun lebih.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih dan sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.

Untuk belanja, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,18 triliun lebih.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih.

Sedangkan Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar.

Tujuh Prioritas Pembangunan

Munafri mengatakan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar menetapkan tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas.

Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan ketiga, pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.

Kemudian keempat, pengembangan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata. Kelima, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta penegakan ketertiban umum. Keenam, peningkatan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas serta penguatan pembangunan kepemudaan dan olahraga, dan ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Munafri mengatakan keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan.

“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” katanya.

Karebosi Masuk Perencanaan 2027

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.

Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan Karebosi dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujar Munafri.

Ia menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci bersama DPRD Kota Makassar.

Munafri juga menekankan pentingnya pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif agar penggunaan anggaran daerah tetap terkontrol dan program yang dibiayai APBD memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” katanya.

Menurut Munafri, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran dapat menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat.

Ia berharap pembahasan APBD-P 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Makassar.

“Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” tambahnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS