Kemacetan Ketapang-Gilimanuk Ancam Pariwisata Bali, DPR RI Minta Pemprov Bali Ikut Turut Tangan

News

Antrean kendaraan menuju pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Senin (28/9/2026). (Foto: Muhammad Nurul Yaqin/suaraindonesia.co.id).

BERITA PLUS, BANYUWANGI – Kemacetan panjang yang terus berulang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendapatkan perhatian serius dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). 

Saat meninjau lokasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Senin (28/9/2026), BHS menyampaikan kemacetan pelabuhan bukan sekadar masalah antrean kendaraan, melainkan ancaman langsung bagi sektor pariwisata nasional. 

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas rasa ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan serta para wisatawan yang hendak berlibur menuju Pulau Dewata. 

“Pasti ini dampaknya ke pariwisata. Masyarakat seluruh Indonesia jadi enggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali,” tutur BHS saat memberikan keterangan di Pelabuhan Ketapang. 

Sektor pariwisata Bali yang bergantung pada aksesibilitas darat dan laut berpotensi mengalami penurunan kepercayaan publik jika penanganan logistik pelabuhan terus lambat. 

Melihat dampak ekonomi yang sistemik tersebut, BHS secara khusus mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membenahi infrastruktur penyeberangan. 

“Saya juga mohon Pemerintah Provinsi Bali itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur,” desak BHS. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, telah memberikan dukungan dengan merencanakan revitalisasi Dermaga Bulusan untuk memperlancar arus barang dan penumpang. 

Dukungan serupa dari Pemprov Bali diharapkan dapat diwujudkan dalam pembenahan fasilitas pelabuhan penyeberangan di sisi Gilimanuk, seperti penambahan kapasitas plengsengan. 

BHS menyebut sinergitas inter-wilayah antara Jawa Timur dan Bali sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas pasokan logistik dan konektivitas pariwisata. 

Guna menekan dampak buruk yang makin meluas ke perekonomian daerah, Politisi Partai Gerindra ini mendesak penerapan langkah-langkah darurat operasional. 

Salah satu kesepakatan darurat yang diambil adalah memotong durasi bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit agar antrean kendaraan di jalur pariwisata segera terurai. 

“Kalau ini dilakukan benar, habis ini! Karena ada terjadi penambahan kapasitas angkut di atas 50 persen dari yang ada sebelumnya,” ujar BHS optimistis. 

Pengawasan ketat juga akan dilakukan oleh DPRD, BPTD, KSOP setempat bersama BHS untuk memastikan seluruh skema penanganan di Pelabuhan Ketapang berjalan tanpa kendala berlarut. 

Penguatan infrastruktur pelabuhan secara gotong royong ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kelancaran arus pariwisata menjelang musim libur akhir tahun. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS