Said Abdullah Ajak Pemuda Sumenep Tak Kehilangan Pijakan di Tengah Arus Digital

News

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MH Said Abdullah. (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, SUMENEP – Derasnya arus informasi di era digital membuat generasi muda menghadapi tantangan yang semakin beragam. Mulai dari mis informasi, intoleransi hingga fanatisme kelompok menjadi persoalan yang dinilai perlu dihadapi dengan pemahaman kebangsaan yang kuat.

Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, Sumenep, Senin (28/9/2026).

Kegiatan yang melibatkan kalangan pemuda dan mahasiswa tersebut tidak hanya membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai materi kebangsaan, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan yang dihadapi generasi muda di tengah perubahan teknologi dan sosial.

Salah satu narasumber, Ainul Yaqin, mengatakan posisi generasi muda menjadi penting karena keberlangsungan bangsa akan berada di tangan mereka.

“Kita adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin,” kata Ainul.

Menurutnya, persiapan tersebut tidak cukup hanya melalui pendidikan dan penguasaan teknologi. Generasi muda juga perlu memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menjelaskan, Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan yang saling menopang.

“Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” ujarnya.

Ainul mengibaratkan Empat Pilar Kebangsaan seperti sebuah bangunan. Ketika salah satu penyangga melemah, kekuatan bangunan secara keseluruhan juga akan terpengaruh.

Karena itu, ia menilai nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya diketahui atau dihafalkan. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika generasi muda berinteraksi di ruang digital.

Ainul menyebut perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru. Selain misinformasi dan intoleransi, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah lemahnya pemahaman dan penghayatan keagamaan, pengabaian terhadap kepentingan daerah hingga fanatisme kedaerahan.

“Di era digitalisasi, banyak tantangan-tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda,” katanya.

Menurut Ainul, tantangan terhadap generasi muda juga datang dari arus globalisasi. Berbagai budaya dan pengaruh dari luar semakin mudah masuk melalui perkembangan teknologi dan komunikasi.

Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan sikap terbuka terhadap perubahan sekaligus kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bangsa.

Dalam konteks itu, Pancasila ditempatkan sebagai salah satu pijakan utama dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi, sebagai fondasi dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa, sebagai pedoman bagaimana kita bergerak dan bagaimana kita hidup di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi Mulyadi mengingatkan bahwa kehidupan bernegara bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka yang berada di pemerintahan atau lembaga negara. Menurutnya, seluruh warga memiliki ruang dan peran masing-masing dalam membangun Indonesia.

“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi.

Ia mengajak peserta melihat kontribusi terhadap negara dari berbagai profesi. Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan pejabat, tetapi juga pengusaha, guru, petani dan berbagai profesi lainnya.

“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Apa presiden hari ini kalau tidak ada yang mau bertani? Jadi semuanya sama,” ujarnya.

Mulyadi kemudian mengaitkan peran generasi muda dengan semangat persatuan yang pernah ditunjukkan melalui Sumpah Pemuda 1928. Perbedaan latar belakang, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan kepentingan bersama.

Pesan tersebut dinilai semakin relevan ketika ruang publik kini juga berkembang ke dunia digital. Generasi muda memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas berupa tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.

“Kalian berhak ngomong, tapi jangan asal ngomong,” katanya.

Menurut Mulyadi, hak menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi harus dijalankan dengan memahami aturan. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi juga perlu diimbangi dengan kesadaran untuk tidak merugikan pihak lain.

Ia menjelaskan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki keterkaitan dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi dasar nilai, UUD 1945 menjadi landasan konstitusional, NKRI menjadi ruang bersama, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dalam menyikapi keberagaman.

“Tidak ada yang bilang, saya melukai identitas Anda. Tidak ada. Tapi kemudian mengedepankan kebersamaan,” katanya.

Mulyadi menilai ruang dialog seperti sosialisasi Empat Pilar penting untuk mempertemukan berbagai pandangan. Dengan komunikasi yang terbuka, perbedaan dapat dibicarakan tanpa harus berkembang menjadi konflik antar kelompok.

“Forum-forum seperti ini luar biasa. Jadi ini untuk meminimalisir konflik antar kelompok,” tandasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS