Appi Sentil Camat-Lurah: Jangan Cuma Datang, Absen dan Pulang, Turun Lihat Warga

Advertorial

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan arahan kepada para camat dan lurah saat rapat koordinasi Pemkot Makassar. (Foto: dok. Istimewa)

BERITA PLUS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah mengubah pola kerja birokrasi agar tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah harus diukur dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Munafri menekankan, pemerintah tidak boleh lagi berorientasi pada banyaknya kegiatan maupun besarnya serapan anggaran. Setiap program harus memiliki outcome dan impact yang jelas bagi masyarakat.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.

Ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan di wilayah, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Munafri bahkan menyentil pola kerja aparatur yang hanya datang ke kantor, melakukan absensi, menjalankan rutinitas, kemudian pulang tanpa memastikan persoalan masyarakat tertangani.

“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” ujarnya.

Menurut Munafri, camat dan lurah juga harus mampu menciptakan inovasi. Namun, inovasi tersebut tidak cukup hanya menghasilkan kegiatan atau produk. Harus ada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.

Ia juga mendorong masyarakat dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai orkestrator yang menghubungkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Munafri mencontohkan persoalan sampah yang berada di wilayah perbatasan kecamatan. Menurutnya, batas administratif tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur untuk tidak menyelesaikan persoalan warga.

“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” katanya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance harus dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan karena merupakan lini pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Ia meminta setiap program tidak berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus dapat menjawab satu pertanyaan utama, yakni seberapa besar perubahan dan manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan warga.

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS