Bupati Jember Larang SPPG Sunat Menu MBG: Jangan Cari Keuntungan dari Hak Siswa
Bupati Jember Muhammad Fawait saat memberi arahan kepada Kepala SPPG se-Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawibawagraha Jember secara daring, Senin (2/3/2026). (Foto: Fathur Rozi/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, JEMBER – Bupati Jember, Muhammad Fawait, melarang keras Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember mengurangi anggaran menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan itu disampaikan menyusul viralnya menu kering MBG saat Ramadan yang dinilai tidak sesuai standar hingga berujung suspensi salah satu dapur oleh Badan Gizi Nasional.
Dalam arahan daring kepada para Kepala SPPG, Senin (2/3/2025), Fawait menegaskan anggaran Rp15.000 per anak yang telah disiapkan negara tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun.
“Jangan sampai masih mengambil yang Rp8.000 atau Rp10.000 yang seharusnya menjadi hak anak TK. Saya titip, jangan ambil itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, skema anggaran MBG telah diatur secara terperinci, mulai dari biaya bahan makanan untuk penerima manfaat hingga operasional dapur, termasuk sewa tempat. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengurangi porsi hak siswa.
“Kita tahu bersama, sudah ada anggaran untuk sewa dapur. Yang Rp8.000 atau Rp10.000 itu menjadi hak penerima program MBG. Tolong jangan dikurangi sedikit pun,” ujarnya.
Fawait mengingatkan, praktik pemotongan anggaran bukan hanya merugikan siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga berisiko bagi keberlangsungan operasional dapur. Apalagi, di era media sosial saat ini, potensi pelanggaran untuk viral sangat besar dan dapat memicu respons cepat dari pemerintah pusat.
“Yang dirugikan bukan hanya penerima MBG, tetapi juga SPPG atau dapur-dapur yang bisa saja tidak dilanjutkan operasionalnya. Kalau tidak diteruskan, nanti justru memicu persoalan baru,” katanya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Fathur Rozi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
