Lumbung Pangan Nasional Terancam Kekeringan, DPRD Jatim Desak Antisipasi Dini Dampak El Nino 2026
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok. (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, MALANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim kemarau yang jauh lebih kering pada semester kedua tahun 2026.
Fenomena El Nino kategori lemah diproyeksikan mulai muncul pada periode Mei hingga Juli mendatang, yang berisiko memicu kekeringan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi penurunan curah hujan diprediksi terjadi secara bertahap. Meski pada April hingga Mei sebagian wilayah masih dalam kondisi normal, area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terpantau cenderung lebih kering. Bahkan, pada awal Maret 2026, sejumlah titik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi bagian selatan sudah mulai mencatatkan curah hujan rendah.
Ancaman kekeringan ini diprediksi bakal berdampak hebat pada sektor pertanian di Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Chusni Mubarok, menegaskan pihaknya akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian selaku mitra kerja.
“Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional dan berperan sebagai buffer stock (penyangga stok) pangan pusat. Oleh karena itu, perkiraan kemarau ekstrem dari BMKG ini harus menjadi perhatian khusus,” ujar Chusni Mubarok, Selasa (31/3/2026).
Pria asal Kepanjen ini menekankan pentingnya langkah konkret melalui penataan dan mekanisasi sistem irigasi. Menurutnya, tata kelola air yang baik sangat krusial agar produktivitas pertanian tetap stabil dan tidak terganggu oleh perubahan cuaca.
“Jika tidak diantisipasi, produktivitas pangan kita akan terhambat. Padahal, swasembada pangan adalah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang harus kita wujudkan bersama,” tambahnya.
Meski bayang-bayang El Nino menghantui, Chusni optimistis Jawa Timur mampu melewati tantangan ini karena masih memiliki waktu untuk bersiap. Ia menekankan bahwa kunci utama menghadapi dinamika cuaca ekstrem adalah kolaborasi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Kuncinya adalah komunikasi dan sosialisasi yang baik kepada para petani. Kita harus memastikan petani mendapatkan informasi dan akses dukungan yang memadai agar produktivitas pangan di Jawa Timur tetap terjaga maksimal,” tutupnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Mahrus Sholih |
