Komisi IV DPRD Situbondo Tegaskan Transparansi Rekrutmen SPPG, Relawan Bimtek Diprioritaskan dalam Seleksi Ulang

News

Komisi IV DPRD Situbondo saat RDP dengan menghadirkan unsur Dinas Kesehatan, perwakilan yayasan, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, serta relawan. (Foto: Syamsuri/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SITUBONDO – Polemik rekrutmen relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 005 Besuki memasuki fase klarifikasi dan penyelesaian setelah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (20/4/2026).

Forum tersebut menghasilkan kesepahaman bersama antara pihak yayasan dan para relawan yang sebelumnya mengikuti bimbingan teknis (bimtek).

RDP yang menghadirkan unsur Dinas Kesehatan, perwakilan yayasan, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, serta relawan, menjadi ruang dialog untuk merumuskan solusi yang adil dan proporsional.

Sejumlah perbedaan pandangan yang sempat mencuat, khususnya terkait mekanisme rekrutmen awal, berhasil dijembatani melalui kesepakatan bersama.

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Ahmad Faisol, menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang disepakati adalah tetap diakomodasinya 47 relawan yang telah mengikuti bimtek dalam proses rekrutmen ulang.

Meski demikian, mereka akan mengikuti tahapan seleksi kembali bersama tambahan 15 relawan baru yang telah direkrut oleh pihak yayasan.

“Seluruh relawan, total 62 orang, akan mengikuti tes ulang. Hasilnya akan menentukan penempatan kerja secara proporsional. Sebanyak 47 relawan direncanakan bertugas di wilayah Besuki, sementara sisanya akan ditempatkan di kawasan Karangasem,” ujar Faisol.

Perwakilan Yayasan Indonesia Subur Makmur Kraksaan Probolinggo, Saifudin, menjelaskan bahwa rekrutmen sebelumnya terhadap 47 relawan dilakukan di luar prosedur resmi dan tanpa koordinasi dengan pihak yayasan maupun koordinator wilayah.

Ia menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen semestinya dilakukan secara terbuka, melalui tahapan pengumuman, seleksi administrasi, hingga wawancara.

Sebagai langkah korektif, pihak yayasan telah membuka kembali rekrutmen secara resmi dengan prosedur yang lebih transparan dan terstruktur.

Saifudin juga menepis adanya isu pemberhentian relawan, seraya menegaskan bahwa yang dilakukan adalah penataan ulang melalui seleksi terbuka.

“Ini bukan pemecatan, melainkan proses rekrutmen ulang agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengungkapkan tingginya animo masyarakat terhadap program SPPG. Di wilayah Besuki tercatat sekitar 100 pelamar, sementara di Karangasem jumlahnya melampaui 200 orang.

Kondisi ini menjadikan proses seleksi berlangsung kompetitif dan berpotensi tidak mengakomodasi seluruh pelamar.

Sementara itu, Didik Martono yang ditunjuk sebagai Owner oleh Yayasan membantah kalau dalam perekrutan relawan ini tidak melibabatkan pihak yayasan, karena dalam bimtek yang diikuti 47 relawan ini pihak yayasan mengetahui dan hadir ditempat tersebut.

“Jadi tidak benar, bahwa dalam perekrutan 47 relawan ini tidak pernah melibatkan pihak yayasan, semua yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai prosedur dan pihak yayasan mengetahui,” ujar Didik.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Situbondo menekankan pentingnya keberpihakan terhadap relawan yang telah menunjukkan komitmen sejak awal.

Faisol menyatakan bahwa pihaknya merekomendasikan agar 47 relawan bimtek tetap diprioritaskan dalam seleksi, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam tahap persiapan operasional.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPG Situbondo, M. Haikal Risky Fajrial, menegaskan bahwa rekrutmen relawan harus memenuhi ketentuan administratif, termasuk domisili pelamar yang harus berasal dari Kabupaten Situbondo atau wilayah sekitar lokasi SPPG.

Selain itu, seluruh tahapan seleksi wajib dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

RDP ini diharapkan menjadi titik temu yang konstruktif dalam menyelesaikan polemik sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, proses rekrutmen relawan SPPG ke depan diharapkan berjalan lebih sistematis, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang telah berpartisipasi sejak tahap awal. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS