Joki UTBK Terbongkar, Ini Langkah Pemerintah Perketat Pengawasan
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat (Foto: Dona Pramudya/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, SURABAYA – Satu kasus dugaan perjokian dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membuka fakta bahwa sistem seleksi berbasis komputer belum sepenuhnya steril dari praktik kecurangan. Pemerintah kini menyoroti bukan hanya pelaku, tetapi juga potensi celah pengawasan yang masih bisa dimanfaatkan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, mengakui bahwa secara umum pelaksanaan UTBK berjalan lancar. Namun, munculnya satu kasus joki dinilai cukup menjadi indikator bahwa pengawasan perlu diperketat.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ada unsur pidana karena pemalsuan identitas dan penyalahgunaan hak orang lain,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan UTBK di Unesa, Rabu (22/4/2026).
Kasus tersebut kini dalam proses penelusuran lebih lanjut. Pemerintah tidak hanya membidik pelaku joki di lapangan, tetapi juga mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk peserta yang diduga menggunakan jasa tersebut.
Pendekatan yang diambil tidak lagi bersifat administratif semata. Pemerintah menyiapkan penindakan berlapis, mulai dari diskualifikasi peserta, pencantuman dalam daftar hitam, hingga sanksi akademik berat jika pelanggaran terungkap setelah peserta diterima di perguruan tinggi.
“Kalau sudah masuk lalu terbukti curang, tidak ada pilihan selain dikeluarkan. Ini soal menjaga sistem tetap kredibel,” tegas Atip.
Ia menilai, praktik perjokian menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menembus seleksi masuk perguruan tinggi dengan cara ilegal. Hal ini menjadi ancaman serius bagi prinsip meritokrasi dalam pendidikan tinggi.
Lebih jauh, pemerintah menekankan bahwa penguatan sistem tidak cukup hanya pada teknologi, tetapi juga pada integritas peserta dan ketegasan penegakan aturan.
“Kalau integritas runtuh di tahap seleksi, maka dampaknya panjang terhadap kualitas pendidikan kita,” katanya.
Kasus di Unesa kini menjadi pijakan evaluasi nasional. Pemerintah membuka kemungkinan penguatan sistem verifikasi identitas dan pengawasan di seluruh titik pelaksanaan UTBK untuk menutup celah serupa.
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Dona Pramudya |
| Editor | : Bahrullah |
