Perkuat Jejaring Nasional, FISIP UNIRA Malang dan Universitas Paramadina Jalin Kolaborasi Akademik Strategis
Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) FISIP UNIRA Malang dengan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (5/5/2026). (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, MALANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di kancah nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta dalam rangkaian program “FISIP Collaboration 2026”, Selasa (5/5/2026).
Acara yang berlangsung khidmat ini dirangkai dengan kegiatan Visiting Lecture bertema “Diplomacy Global: Korupsi dan Politik Kebencanaan”. Hadir sebagai narasumber utama sekaligus Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Tatok Joko Sugiarto, M.IB.
Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy, MH., dalam sambutannya menekankan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan ruang kritis untuk merespons dinamika sosial-politik global.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya membaca realitas, tetapi menghadirkan solusi berbasis riset dan etika publik. Melalui Pusat Kajian Anti Korupsi (PAKU), kami terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Husnul.
Ia juga menambahkan bahwa di era sekarang, kolaborasi antar-institusi adalah sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman.
Kerja sama yang disepakati mencakup beberapa poin strategis, di antaranya kolaborasi riset, pertukaran akademik dosen dan mahasiswa, serta pengembangan forum ilmiah bersama. Kepada para mahasiswa, Husnul berpesan agar menjadikan forum ini sebagai kawah candradimuka untuk mengasah ketajaman analisis dan integritas sebagai calon pemimpin masa depan.
Dalam sesi kuliah tamu, Dr. Tatok Joko Sugiarto membedah pergeseran paradigma diplomasi global. Menurutnya, kekuatan sebuah negara saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada militer (hard power), melainkan pada nilai, budaya, dan kapasitas kolaborasi (soft power).
“Diplomasi modern adalah diplomasi kolaboratif. Ia menghubungkan ide dan aktor untuk menjawab persoalan bersama,” jelas Dr. Tatok.
Terkait isu korupsi dan kebencanaan, ia menyoroti pentingnya reformasi sistem dan penguatan moralitas publik. Mengutip konsep Risk Society dari Ulrich Beck, Dr. Tatok mengingatkan bahwa bencana seringkali bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga tata kelola yang transparan menjadi harga mati dalam situasi krisis.
Penandatanganan MoA ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi kedua institusi untuk melahirkan program-program konkret yang bermanfaat luas bagi pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat.(*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Imam Hairon |
