Konflik Sekretariat Kesenian, Seniman Harus Bersinergi dengan Pemkot Surabaya

News

Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) berharap para seniman dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya demi tujuan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan.

BERITA PLUS, SURABAYA – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pengosongan ruang sekretariat dan gelari Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di kawasan Balai Pemuda memicu protes para seniman.

Beberapa seniman sudah menggelar aksi demo turun jalan memprotes kebijakan Pemkot Surabaya pada Senin (11/5/2026) kemarin. Namun, berbagai pandangan muncul terkait kebijakan tersebut, salah satunya datang dari Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS).

Menurut Ketua KBRS, Nasirudin, kejadian ini harus menjadi cerminan bagi para seniman di Surabaya, yang belakangan ini dianggap kurang kompak.

“Sedikit sejarah yang saya tahu, seniman-seniman Surabaya dulu itu menghasilkan banyak karya. Ketika tahun 2015 sampai hari ini seniman-seniman Surabaya seperti jalan sendiri-sendiri, walaupun ada lembaganya yang namanya Dewan Kesenian Surabaya,” kata Nasirudin kepada media, Selasa (12/5/2026).

Ia membeberkan bahwa KBRS sempat berinisiatif untuk mengumpulkan para seniman dalam suatu pertemuan guna membahas kemajuan kesenian dan kebudayaan di Surabaya.

“Kami KBRS itu sempat mengumpulkan para seniman. Tapi mereka tidak kompak, ada yang datang ada yang tidak datang. Kenapa? Karena sebagian ada yang tidak sepakat dengan kepemimpinan (DKS) saat itu,” jelas Nasir.

Lebih jauh lagi, Nasir mengungkapkan bahwa KBRS juga pernah menjadi fasilitator antara Pemkot Surabaya dan DKS. Hal itu dilakukan demi tujuan menyambung sinergitas keduanya.

“Pada waktu itu Pemkot Surabaya mendukung, baik secara tempat maupun secara finansial (anggaran). Artinya, Pemkot Surabaya itu mau mendukung kemajuan kesenian Surabaya,” pungkasnya.

Dalam perkembangannya, Pemkot Surabaya tengah fokus bertransformasi pada Dewan Kebudayaan Surabaya yang dianggap sesuai dengan arah kebijakan nasional di bidang pemajuan kebudayaan.

“Terbaru ini terbentuklah Dewan Kebudayaan Surabaya. Maka menjadi wajar karena Dewan Kebudayaan Surabaya mau bersinergi dengan Pemkot Surabaya,” lanjut Nasir.

Untuk aksi protes yang dilakukan kemarin, Nasir mengatakan, para seniman harus menerima secara legowo (ikhlas) karena melihat secara legalitas gedung tersebut milik Pemkot Surabaya.

“Kalau tidak mau bersinergi, secara legal gedung itu miliknya Pemkot Surabaya. Makanya, Pemkot Surabaya melalui wali kota itu buka pengosongan, tapi memberikan ruang kepada Dewan Kebudayaan Surabaya yang baru, dalam rangka mengembangkan kesenian dan kebudayaan Surabaya,” tandasnya.

Secara gamblang, Nasir menegaskan, jika sepenuhnya mendukung langkah Pemkot Surabaya asalkan dengan catatan yakni, kebijakan tersebut membawa kebermanfaat bagi para seniman. Kemudian, dukungan pemerintah bukan hanya sekadar tempat, melainkan disertai dengan dukungan moral, fasilitas dan anggaran.

“Kami mendukung Pemkot Surabaya dalam arti tidak kemudian dikosongkan begitu saja, tetapi dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Surabaya,” bebernya.

Sementara itu salah seorang aktivis Surabaya, Kusnan, merasa miris dengan situasi dan kondisi para seniman yang terkesan berjalan masing-masing.

“Seniman sekarang pecah. Saya kasihan dengan para seniman ini, bukan kasihan dengan DKS,” tutur Kusnan.

Sedangkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam pernyataan di berbagai media mengutarakan, Balai Pemuda harus menjadi ruang terbuka bagi seluruh seniman di Kota Pahlawan dan bukan milik kelompok tertentu. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS