Komisi I DPRD Malang Desak DPMD Matangkan Regulasi Pilkades Serentak 2027
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. (Foto: Aditya/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, MALANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027 sejak dini.
Langkah ini dinilai krusial mengingat pesta demokrasi tingkat desa tersebut bakal digelar secara masif di sekitar 310 desa di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
Pernyataan tersebut ditegaskan dalam rapat kerja komisi yang mengagendakan pembahasan awal tahapan dan regulasi teknis pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyatakan bahwa kesiapan menyeluruh menjadi kunci utama keberhasilan pemilu tingkat bawah ini.
Kesiapan yang dimaksud mencakup penyusunan jadwal yang rigid, kejelasan regulasi teknis, kematangan kelembagaan desa, pembentukan panitia, hingga kepastian alokasi anggaran.
“Pilkades serentak ini harus disiapkan dengan cermat. Jangan hanya melihat hari pemilihannya saja, tetapi seluruh tahapan harus dipastikan berjalan tertib, mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, sampai kesiapan anggaran,” ujar Faza, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan laporan awal dari pihak DPMD Kabupaten Malang, rancangan jadwal dan tahapan yang ada saat ini masih bersifat tentatif dan terus mengalami penyesuaian.
Dalam draf rancangan sementara, penetapan hari H pemilihan oleh Bupati Malang diperkirakan terbit pada Maret 2027.
Selanjutnya, pemungutan suara di ratusan desa direncanakan berlangsung pada Juli 2027, dengan target pelantikan kepala desa terpilih secara serentak pada 30 Agustus 2027.
Selain masalah lini masa kegiatan, Komisi I juga menyoroti kebutuhan anggaran yang terbilang besar. Melalui skema pelaksanaan anggaran terpusat, estimasi biaya operasional Pilkades serentak ini diprediksi menyedot dana hingga Rp29 miliar.
Faza menegaskan bahwa pihak legislatif berkomitmen penuh untuk mengawal ketat seluruh proses persiapan anggaran dan administrasi. Hal ini dilakukan demi mengantisipasi potensi konflik horizontal serta mencegah munculnya masalah hukum pasca-pemilihan.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan seluruh tahapan dipersiapkan dengan baik. Karena Pilkades ini menyangkut stabilitas pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di tingkat bawah,” tutup politisi NasDem tersebut. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Alfiana Putri |
