Bentuk Penghormatan Musisi Legendaris, Jalan Baru di Surabaya Bakal Dinamai Gombloh oleh Pemkot
Seniman Gombloh. (Foto: Istimewa)
BERITA PLUS, SURABAYA – Peluang nama musisi legendaris Gombloh diabadikan sebagai nama jalan di Surabaya semakin terbuka.
Dewan Kebudayaan Surabaya (DKeb) menilai opsi paling realistis bukan mengganti nama jalan yang sudah ada, melainkan memberikan nama Gombloh pada jalan baru yang akan dibangun Pemerintah Kota Surabaya.
Ketua Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026–2029, Heti Palestina Yunani, mengatakan pengabadian nama Gombloh merupakan bentuk penghormatan yang layak atas kontribusinya terhadap dunia musik dan kebudayaan Indonesia.
Ia menyebut ketokohan Gombloh telah diakui luas melalui berbagai penghargaan yang diterimanya. “Ketokohan Gombloh sudah tidak terbantahkan,” ujar Heti kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, penghargaan demi penghargaan membuktikannya, tetapi Surabaya belum menempatkannya sebagaimana mestinya.
“Masih banyak cara menghargai ketokohan Gombloh, salah satunya mengabadikannya menjadi nama jalan atau gedung. Itu penghargaan yang layak,” kata Heti.
Meski demikian, DKeb menegaskan proses pengabadian nama tokoh tidak bisa dilakukan secara instan. Sebelum menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Surabaya, diperlukan kajian akademik dan riset yang melibatkan masyarakat agar penetapan tersebut memiliki legitimasi budaya yang kuat.
“Untuk menguji ketokohan Gombloh, riset atau kajian dibutuhkan agar masyarakat Surabaya menerima proses penokohan itu dengan baik. Masyarakat harus dilibatkan,” ungkap Heti.
Heti menjelaskan, DKeb siap menjalankan fungsi kuratorial, penelitian, dan penyusunan rekomendasi sebagai bagian dari amanat yang diberikan Pemkot Surabaya.
Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk penghormatan yang paling tepat bagi Gombloh.
Menurutnya, pemberian nama pada jalan baru menjadi alternatif yang paling memungkinkan karena tidak memerlukan proses administrasi yang rumit.
Sebaliknya, pergantian nama jalan yang telah ada harus melalui tahapan lebih panjang, termasuk pembahasan bersama DPRD Surabaya serta mempertimbangkan dampaknya bagi administrasi kependudukan dan masyarakat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Dona Pramudya |
| Editor | : Alfiana Putri |
