GALERI FOTO: Amankan PAD 2026, DPRD Karimun Evaluasi dan Beri Saran Perbaikan BUMD

Suasana interaktif terjalin saat anggota Badan Anggaran DPRD Karimun memaparkan lembar evaluasi. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Para pimpinan dan perwakilan direksi BUMD Karimun mendengarkan dengan seksama pemaparan data riil capaian performa. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Sorotan tajam tertuju pada rincian capaian performa BUMD. Salah satunya adalah BUMD PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang mencatatkan realisasi target hanya sebesar 41%, angka yang dinilai jauh di bawah ekspektasi dewan pengawas anggaran. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Sorotan tajam tertuju pada rincian capaian performa BUMD. Salah satunya adalah BUMD PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang mencatatkan realisasi target hanya sebesar 41%, angka yang dinilai jauh di bawah ekspektasi dewan pengawas anggaran. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Rapat juga menguliti kinerja Perumda Tirta Mulia Karimun yang hanya mencapai realisasi 58?ngan mengumpulkan Rp460 juta dari target awal sebesar Rp800 juta. Kondisi serupa terjadi pada Perumda Bumi Berazam dengan capaian 79%, gagal menyentuh target moderat Rp350 juta. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Di sektor perbankan daerah, Bank Riau Kepri mencatatkan capaian realisasi 90%, sedangkan BPR Tuah Karimun dilaporkan belum mencapai target akibat kinerja lini keuangan yang masih lesu sepanjang periode anggaran tersebut. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Anggota jajaran manajemen BUMD mencatat poin-poin krusial perbaikan yang disampaikan dewan. DPRD mengingatkan bahwa tidak tercapainya target pendapatan ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah dan menghambat program pembangunan publik. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

Staf sekretariat dan perwakilan instansi teknis saat mengikuti jalannya rapat pleno evaluasi. Momentum di pertengahan tahun 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi seluruh BUMD Karimun untuk keluar dari zona nyaman dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. (Foto: Humas DPRD Karimun/Suara Indonesia)

BERITA PLUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun melayangkan teguran keras sebagai evaluasi sekaligus lampu kuning, kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sorotan terhadap perjalanan bisnis pelat merah ini muncul setelah gagal total memenuhi target pendapatan sepanjang tahun 2025.

Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, menegaskan bahwa rapor merah ini menjadi alarm penting. BUMD dituntut segera berbenah jika ingin mencapai target baru di tahun 2026 ini. 

Ia menegaskan bahwa target yang dipasang sebenarnya sudah sangat realistis karena berkaca pada rekam jejak tahun-tahun sebelumnya.

“Evaluasi ini berbasis data riil. Seluruh BUMD di Kabupaten Karimun masih di bawah garis target pendapatan yang telah disepakati bersama,” ujar Adi usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/7/2026).

Performa yang berada di bawah garis target lantaran tidak memenuhi pendapatan yang disepakati bersama, memicu perhatian serius dari seluruh legislator yang hadir.

Meskipun beberapa BUMD sempat melakukan bongkar pasang jajaran direksi, suntikan energi baru tersebut rupanya belum mampu mendongkrak performa perusahaan secara signifikan.

Berikut adalah rincian capaian performa BUMD berdasarkan data yang diungkap oleh DPRD:

BUMD PT Pelabuhan Karimun (Perseroda): Capaian realisasi/target 41% – jauh di bawah ekspektasi.

BUMD Perumda Tirta Mulia Karimun: Capaian realisasi/target 58% – Target Rp800 juta, realisasi hanya Rp460 juta.

BUMD Perumda Bumi Berazam: Capaian realisasi/target 79% – Gagal menyentuh target moderat Rp350 juta.

BUMD Bank Riau Kepri: Capaian realisasi/target 90%.

BUMD BPR Tuah Karimun: Belum mencapai target – Kinerja lini keuangan masih lesu.

Adi Hermawan menyayangkan penurunan performa yang dinilai tidak masuk akal ini. Menurutnya, target yang dipasang sebenarnya sudah sangat realistis karena berkaca pada rekam jejak tahun-tahun sebelumnya.

DPRD mengingatkan bahwa melempemnya performa BUMD ini bukan masalah sepele. Kegagalan ini berdampak langsung pada postur anggaran daerah.

“Tidak tercapainya target pendapatan BUMD berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah. Efek dominonya bisa menghambat pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemenuhan kebutuhan publik,” kata Adi.

Sebagai langkah konkret perbaikan, Badan Anggaran DPRD Karimun bersama jajaran manajemen BUMD telah merumuskan sejumlah strategi penyelamatan diantaranya,

Gencarkan Efisiensi Operasional: Memangkas biaya-biaya operasional yang dinilai boros dan tidak efisien.

Rem Belanja Pegawai: Mendorong pengendalian anggaran belanja pegawai agar arus kas perusahaan lebih banyak dialokasikan ke sektor produktif yang menghasilkan cuan.

Pertajam Strategi Bisnis: Mengubah model bisnis yang usang dan meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha di lapangan.

Evaluasi Total Manajemen: Melakukan audit kinerja internal secara berkala terhadap jajaran direksi dan manajemen.

DPRD berharap momentum evaluasi di tengah tahun 2026 ini menjadi titik balik bagi seluruh BUMD Karimun untuk keluar dari zona nyaman. Target akhirnya jelas, mendongkrak kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS