Gudang Garam Tak Beli Tembakau Probolinggo, DPRD Siapkan Langkah

News

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo saat sidak Gudang Tembakau. (SAIFULLAH/BERITA PLUS)

BERITA PLUS, PROBOLINGGO – PT Gudang Garam Tbk memastikan belum akan kembali membeli tembakau dari petani lokal dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga 2030.

Pembelian tembakau dari Probolinggo diketahui telah dihentikan sejak 2023. Kini, petani harus kembali menghadapi ketidakpastian pasar karena perusahaan memperkirakan baru dapat menyerap tembakau lokal dalam tiga hingga empat tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Olivia, Pengurus Gudang Daerah PT Gudang Garam Tbk, saat monitoring gudang tembakau, Selasa (1/9/2026).

Menurut Olivia, penundaan pembelian dipicu dua persoalan utama, yakni stok tembakau yang masih melimpah dan kondisi pasar yang terus mengalami penurunan.

“Beberapa tahun lalu kami sempat mengambil banyak di Probolinggo, sehingga stok kami masih mencukupi. Nanti baru akan beralih ke daerah lain jika stok di tempat tersebut sudah habis. Jadi tidak semua gudang bisa membeli sekaligus,” jelasnya.

Ia menyebut, kondisi penjualan saat ini membuat pembelian tembakau dari Probolinggo belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami mohon maaf sekaligus memohon doa. Kami pun sebenarnya terdampak, karena jika tidak ada aktivitas pembelian, efisiensi juga akan dilakukan di lingkungan kami. Semoga Gudang Garam segera pulih dan bisa membeli tembakau seperti dulu lagi,” ujarnya.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo. Ia menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut keberlangsungan petani tembakau dan perekonomian daerah.

Reno memastikan DPRD akan mengambil langkah untuk mendorong agar pembelian tembakau lokal kembali dibuka.

“Kami akan pelajari regulasinya, lalu berkirim surat dan berkoordinasi langsung dengan kantor pusat Gudang Garam. Kami ingin pembelian tembakau dari petani Probolinggo bisa segera dilakukan kembali,” tegas Reno.

Jika kebijakan penghentian pembelian benar-benar berlangsung hingga 2030, petani Probolinggo diperkirakan harus menghadapi tekanan pasar lebih panjang. 

DPRD kini dituntut tak sekadar melakukan monitoring, tetapi mampu mencari jalan keluar agar tembakau lokal kembali memiliki kepastian pasar. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS