Andi Didit Pasang Badan, Air Bersih Pulau Sembilan Dibawa ke Anggaran 2027

News

Andi Didit Asapa, anggota DPRD Sinjai. (Foto: Irman/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SINJAI – Keluhan warga Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, terkait sulitnya mendapatkan air bersih mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Sinjai dari Partai Gerindra, Andi Ridwan Pahlevi Asapa alias Andi Didit, menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan tersebut hingga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Langkah itu diambil di tengah kondisi warga yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan air bersih. Di Desa Pulau Harapan, harga air disebut telah mencapai Rp 12.000 untuk 30 liter, dari sebelumnya sekitar Rp 6.000–Rp 7.000.

“Selaku penyambung lidah masyarakat yang sudah mewakafkan diri untuk kemaslahatan masyarakat, saya akan jor-joran memecahkan solusi ini pada tahun 2027,” ujar Andi Didit, Senin (21/9/2026).

Bagi masyarakat Pulau Sembilan, permasalahan tersebut bukan sekedar soal harga. Air bersih menjadi kebutuhan sehari-hari yang sulit tergantikan, terutama ketika musim kemarau membuat sumber air tawar semakin terbatas.

Waris, warga Desa Pulau Harapan, mengatakan kondisi sumur warga semakin memprihatinkan.

“Semenjak musim kemarau, yang tadinya harga air per 30 liter Rp 6.000 sampai Rp 7.000, sekarang tembus di harga Rp 12.000,” ujarnya.

“Air sumur warga hampir seperti air laut,” lanjutnya.

Tak hanya membeli dalam jumlah kecil, warga yang membutuhkan air dalam jumlah besar juga harus menyiapkan biaya cukup tinggi. Udara dalam tandon berkapasitas sekitar 1.100 liter disebut dibanderol hingga Rp 250.000.

Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika persoalan terungkap, namun juga menyiapkan solusi yang bisa berjalan secara berkelanjutan.

Andi Didit mengatakan dirinya tidak ingin perjuangan tersebut berhenti pada konsistensi aspirasi. Ia mengaku akan terlebih dahulu mempelajari mekanisme distribusi air bersih agar program yang nantinya diusulkan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Saya akan mempelajari mekanisme pelaksanaan, rembuk dengan kepala desa, agar kiranya tanggung jawabnya nanti tidak menyalahi aturan yang ada,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan air bersih masyarakat Pulau Sembilan harus dicarikan skema yang jelas, mulai dari sumber air, mekanisme transportasi hingga distribusinya kepada warga.

Ia pun menegaskan akan mengawali persoalan tersebut dalam pembahasan anggaran 2027. “Warga Kecamatan Pulau Sembilan tidak boleh menanggung bebannya sendiri, terlebih pekikan air bersih sudah lama terjadi,” tutupnya.

Di tengah perjuangan tersebut, masyarakat Pulau Sembilan masih menghadapi permasalahan sehari-hari. Warga menyebut belum tersedianya fasilitas pengisian udara yang memadai di wilayah Sinjai membuat sebagian pengusaha udara memilih mengambil pasokan dari wilayah Kabupaten Bone.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan air masyarakat kepulauan harus bergantung pada distribusi dari luar wilayah.

Persoalan tarif air juga telah mendapat perhatian Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda. Ia meminta PDAM Sinjai meninjau kembali kenaikan harga air yang dinilai semakin membebani masyarakat.

“Harusnya PDAM meninjau ulang kenaikan harga tersebut karena sangat membebani masyarakat,” tegas Andi Mahyanto.

Kini, masyarakat Pulau Sembilan berharap perjuangan di tingkat legislatif tersebut benar-benar berakhir pada solusi nyata. Bukan sekadar udara yang sampai ke pulau, tetapi juga skema penyediaannya yang terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab bagi warga kepulauan, air bersih bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan yang harus tersedia setiap hari. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS