Pansus DPRD Sumenep Soroti LKPJ 2025: Meski Kinerja Positif Pemerataan Masih Jadi Catatan
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep Hosnan, saat menyampaikan laporan. Foto: DPRD Sumenep.
BERITA PLUS,SUMENEP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menilai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif, meski masih menyisakan persoalan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Kamis (30/04/2026).
Dalam forum itu Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep Hosnan menerangkan, LKPJ menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,”katanya.
Dia juga mencatat, selama 2025 pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan strategis yang diarahkan pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur.
“Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memaparkan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diarahkan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata,” lanjutnya.
Dari sisi keuangan, pihaknya menilai pemerintah telah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Namun, Pansus menilai pemerataan hasil pembangunan masih belum maksimal, terutama bagi wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang berbeda.
Dalam bidang pemerintahan, upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik dinilai terus berjalan. Namun, sebagian perangkat daerah masih dianggap belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Secara umum, Pansus memandang pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan ke arah yang baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak ke depan.
“Capaian indikator makro daerah menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Namun demikian, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi perhatian bersama, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri,” tandasnya.(*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
