Didampingi Ketua DPRD Bone, Bupati Andi Asman Terima WTP ke-11

Pelayanan Publik

LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Bone AAS didampingi Ketua DPRD Bone ATW. (Foto: ist/SuaraIndonesia.co.id)

BERITA PLUS, BONE- Pemerintah Kabupaten Bone Sulsel sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut. WTP ini diraih sejak laporan keuangan tahun 2015 hingga 2025.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone berhasil meraih WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong mendampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu.

Penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut digelar di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (02/06/2026).

Bupati Bone Andi Asman mengucap syukur atas pencapaian tersebut. Menurut Asman, opini WTP yang diraih secara beturut-turut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi Pemkab Bone dan seluruh masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini diraih atas kerja sama dan kolaborasi semua pihak, utamanya eksekutif dan legislatif serta doa dan dukungan dari segenap masyarakat Kabupaten Bone,”ungkapnya.

Menurut Bupati, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dinilai telah didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP ke-11 secara berturut-turut ini semakin memperkuat komitmen Pemkab Bone dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS