Soal Pengadaan Mobil Dinas Rp 1,2 Miliar, Bupati Tuban: Sudah Sesuai Nomenklatur 

News

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. (Foto: Irqam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, TUBAN – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky buka suara soal rencana pengadaan mobil dinasnya Rp 1,2 miliar hingga menjadi perhatian publik karena tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Dia mengatakan pengadaan sudah sesuai aturan yang berlaku.

Persoalan pengadaan mobil listrik Rp 1,2 miliar bersumber dari APBD Tuban 2026 ini awalnya dijelaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo. 

Arif menyebut, pengadaan mobil dinas Bupati ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau perorangan instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Insyaaallah hal tersebut sudah sesuai nomenklatur yang ada, karena juknisnya memang sudah tersedia. Jadi pilihan bagi kepala daerah ada dua, yakni menggunakan mobil listrik atau mobil berbahan bakar bensin biasa,” kata Bupati Tuban yang Mas Lindra, Senin (9/3/2026).

Mas Lindra menjelaskan, alasan memilih pengadaan mobil listrik karena dari sisi efisiensi anggaran, penggunaan mobil listrik lebih menguntungkan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Ia menilai bahwa kendaraan listrik memiliki masa garansi delapan tahun, sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan selama masa tersebut.

“Selama masa garansi, seluruh perawatan masih menjadi tanggungan pihak dealer, mulai dari baterai hingga suku cadang lainnya,” terangnya.

Selanjutnya, Mas Lindra menilai penggunaan kendaraan listrik juga lebih hemat dari sisi konsumsi energi. Dengan pengisian baterai penuh, kendaraan mampu menempuh jarak hingga sekitar 700 kilometer.

Dengan demikian, biaya operasional seperti bahan bakar maupun perawatan kendaraan dinas dapat ditekan secara signifikan. “Dari sisi efisiensi bahan bakar juga jauh lebih murah karena menggunakan listrik,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tuban M. Miyadi mendesak agar rencana pengadaan mobil dinas Bupati Tuban itu dibatalkan. Ia menyebut di tengah situasi keuangan daerah yang sedang melakukan penyesuaian, belanja kendaraan dinas baru sebaiknya tidak menjadi prioritas.

“Kalau dari pandangan kami di DPRD dengan kondisi seperti sekarang ini sebaiknya rencana itu ditunda dulu,” ujarnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS