Demo Soal Pengadaan Mobil Dinas Rp 1,8 Miliar, Mahasiswa dan Polisi Nyaris Adu Jotos di Tuban

News

Mahasiswa nyaris adu jotos dengan aparat kepolisian saat mencoba masuk ke dalam Kantor Pemkab Tuban kala demonstrasi, Kamis (12/3/2026). (Foto: Irqam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, TUBAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar demonstrasi di Kantor Pemkab setempat, Kamis (12/3/2026). 

Mereka menuntut adanya evaluasi terhadap pengadaan mobil dinas Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono Rp 1,8 miliar.

Pantuan di lokasi, mahasiswa mulai memadati Jalan Kartini, tepatnya di depan Kantor Pemkab Tuban sekitar pukul 15.00 WIB. Sementara untuk mengantisipasi para pendemo masuk ke dalam gedung, puluhan personel polisi dari Polres Tuban disiagakan di pintu gerbang.

Para mahasiswa yang sudah membawa spanduk tuntutan, terlihat bergantian berorasi menyuarakan agar kinerja Bupati Aditya Halindra Faridzky dievaluasi.

Tidak lama kemudian, massa mencoba masuk ke dalam Kantor Pemkab Tuban, namun dihalang-halangi oleh polisi. Pelarangan itu, menyebabkan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga di lokasi.

Massa aksi menuntut polisi agar membuka barikade untuk bisa bertemu dengan Bupati Aditya Halindra Faridzky. Insiden tersebut sempat membuat mahasiswa nyaris adu jotos dengan kepolisian. 

Ketegangan mereda setelah polisi melakukan negosiasi, dan mahasiswa ditemui oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban Agus Wijaya, Kepala Diskominfo SP Tuban Arif Handoyo, Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban Yudi Irwanto.

“Kita di sini hanya menyampaikan aspirasi,” teriak Ketua PC PMII Tuban, Roviq Wahyudin.

Demonstrasi mahasiswa ini terkait pengadaan mobil dinas bupati dan wakilnya senilai Rp 1,8 di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Mereka menilai pengadaan ini sangat ironis di saat kemiskinan masih membelit di Tuban. 

Di mana, Tuban saat ini berada di peringkat kelima kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Selain itu juga soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur yang jelas.

“Seberapa penting pembelian mobil dinas ini. Selain itu PPPK ini diberhentikan sepihak tanpa ada transparansi,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban Agus Wijaya menyebut bahwa akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa dan kemudian diteruskan kepada Bupati Aditya Halindra Faridzky.

“Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman mahasiswa semua kepada bupati,” ucapnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS