LKPJ Bupati Bangkalan Diserbu Kritik Fraksi: Antara Angka, Seremoni dan Realitas

News

Rapat Paripurna PU Fraksi terhadap LKPJ Bupati Bangkalan di Gedung DPRD Bangkalan. (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, BANGKALAN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan Tahun Anggaran 2025 yang seharusnya menjadi cermin kinerja pemerintah daerah, justru berubah menjadi “ruang bongkar” bagi fraksi-fraksi DPRD. Di balik deretan angka pertumbuhan, penghargaan, dan klaim keberhasilan, para legislator menemukan pola yang sama; jurang lebar antara laporan dan kenyataan.

Tiga fraksi besar seperti Golkar, PKB, dan Gerindra, secara serempak menguliti LKPJ dengan sudut pandang berbeda. Namun bermuara pada satu kesimpulan yakni pembangunan Bangkalan masih jauh dari kata adil, efektif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi Golkar menyoroti bagaimana LKPJ cenderung menjadi dokumen administratif yang dinilai rapi di atas kertas, tetapi miskin dampak. Juru bicara mereka, Musawwir mengkritik maraknya penghargaan seperti INOTEK Award dan program digitalisasi “Bangga Command Center” yang dinilai lebih bersifat kosmetik ketimbang solutif.

Ironinya, di saat pemerintah memamerkan inovasi, data Indeks Kinerja Pelayanan Publik (IKPP) justru menempatkan Bangkalan di posisi terbawah di Madura. Sebuah kontradiksi yang memperlihatkan bahwa legitimasi formal tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan publik.

“Penghargaan seremonial ini kerap menyembunyikan ketidaksensitifan birokrasi terhadap kebutuhan desa-desa,” ungkap Musawwir dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar.

Lebih jauh, Golkar mencium problem laten berupa  serapan anggaran tak terduga hanya 29,95 persen dan hibah 46,09 persen yang mengindikasikan perencanaan lemah. Bahkan, opini WTP delapan tahun berturut-turut pun tidak dianggap sebagai jaminan bersihnya tata kelola. Terutama dengan catatan lama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait amburadulnya pengelolaan aset.

Sementara itu, Fraksi PKB menggeser sorotan ke jantung fiskal daerah yakni APBD. Ketua Fraksi PKB, Mohammad Hotib menyebut, postur APBD Bangkalan tidak sehat karena masih terlalu ‘gemuk’ untuk birokrasi. Belanja operasional menyedot porsi hingga 72 persen, sementara belanja infrastruktur hanya disisakan 12 persen. 

Komposisi ini dinilai menyimpang dari amanat  pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mensyaratkan alokasi minimal 40% untuk layanan publik. Dampaknya bukan sekadar angka melainkan keterlambatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih mencemaskan, SILPA yang membengkak hingga Rp117,14 miliar menjadi indikator bahwa anggaran tidak terserap optimal. Dalam bahasa politik anggaran, ini bukan efisiensi melainkan kegagalan eksekusi.

PKB juga mengkritik sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bertumpu pada pungutan langsung masyarakat. Sektor-sektor potensial seperti pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) justru minim kontribusi, padahal aktivitasnya nyata merusak infrastruktur jalan.

Sindiran tajam pun dilontarkan, birokrasi dinilai lebih takut pada kesalahan administratif ketimbang menjawab penderitaan rakyat.

“Apakah birokrasi kita saat ini lebih takut pada bayang-bayang kesalahan administrasi, dibandingkan melihat ketidakberdayaan rakyat di bawah?” kritiknya.

Fraksi Gerindra melengkapi kritik dengan pendekatan berbasis lapangan. Ketua Fraksi, Anton Bastoni menegaskan bahwa mereka tidak hanya membaca laporan, tetapi juga memverifikasi kondisi riil di lapangan.

Hasilnya mencengangkan. Ketimpangan pembangunan masih nyata. Terutama di wilayah Bangkalan bagian selatan. Meski pemerintah mengklaim telah memperbaiki 53 kilometer jalan dengan anggaran lebih dari Rp 82 miliar, fakta di lapangan menunjukkan banyak ruas masih rusak dan akses antarwilayah belum optimal.

Lebih tajam lagi, Gerindra mengungkap dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek jalan Arosbaya – Campor senilai sekitar Rp6,88 miliar.
Ketebalan aspal yang hanya sekitar 4,3 cm dinilai masih di bawah standar 6 cm. Hal itu muncul pertanyaan serius: apakah laporan yang terlalu “dipoles”, atau pelaksanaan yang bermasalah?

“Tidak ada arti angka makro yang baik jika ketimpangan wilayah dan kualitas pembangunan masih bermasalah,” ujar Anton.

Fenomena swadaya masyarakat dalam memperbaiki jalan pun disorot sebagai tanda absennya negara. Dalam kacamata Gerindra, ini bukan gotong royong, melainkan bentuk keterpaksaan akibat kegagalan pemerintah.

Jika ditarik garis lurus, kritik tiga fraksi ini mengarah pada satu isu fundamental yakni krisis tata kelola. Dari perencanaan anggaran yang lemah, distribusi pembangunan yang timpang, hingga kualitas proyek yang dipertanyakan. Semuanya menunjukkan adanya masalah sistemik, bukan sekadar teknis.

Bahkan, bayang-bayang masa lalu seperti kasus suap jabatan dan dugaan korupsi BUMD kembali diangkat sebagai pengingat bahwa reformasi birokrasi di Bangkalan belum benar-benar tuntas.

Fraksi-fraksi DPRD sepakat mendorong langkah korektif yang lebih radikal. Mulai dari audit menyeluruh proyek infrastruktur, refocusing anggaran ke sektor prioritas, hingga transparansi pengelolaan aset dan peningkatan partisipasi publik.

Pesan yang ingin disampaikan jelas bahwa pembangunan tidak boleh lagi berhenti pada angka, laporan, dan penghargaan. Ukuran keberhasilan harus kembali pada satu hal mendasar, apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Dengan agenda jawaban bupati dijadwalkan pada 6 April 2026, masyarakat kini menunggu. Apakah kritik tajam ini akan dijawab dengan perubahan nyata, atau kembali tenggelam dalam retorika administratif tahunan. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS