DPRD Beberkan Kendala Pengadaan Ambulans Dinkes Bondowoso, Dari Vendor hingga Pergantian Plt

News

Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid

BONDOWOSO – Komisi IV DPRD Bondowoso menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengadaan mobil ambulans di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dinkes tahun 2025.

Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, mengungkapkan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pengadaan ambulans tidak berjalan sesuai target.

Menurut dia, indikator pertama terletak pada keterbatasan penyedia barang yang memenuhi spesifikasi pengadaan ambulans pemerintah.

“Penyedia mobil ambulans ini memang cukup terbatas. Tidak semua pihak memenuhi kualifikasi yang ditentukan,” kata Abdul Majid, Rabu (08/04/2026).

Dia menjelaskan, beberapa pihak ketiga bahkan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi persyaratan administratif maupun latar belakang kompetensi sebagai penyedia jasa.

“Kondisi itu menyebabkan proses pengadaan harus diulang,” ujarnya.

Selain itu, kendala kedua berasal dari kebijakan internal di tubuh Dinas Kesehatan, yakni adanya pergantian pelaksana tugas (Plt) saat proses pengadaan masih berjalan.

“Ketika proses sudah berjalan sekitar 80 persen tetapi belum ada kontrak, lalu terjadi pergantian Plt, maka proses harus diulang kembali dari awal,” ujarnya.

Menurut Majid, kondisi tersebut membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan berdampak pada tertundanya proses pengadaan.

Faktor ketiga adalah ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi di lapangan akibat keterbatasan kemampuan penyedia dalam memenuhi spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan, harga ambulans memang tidak dapat disamakan dengan kendaraan biasa karena harus dilengkapi berbagai fasilitas medis dan alat kesehatan bersertifikasi.

“Mobil ambulans itu berbeda dengan mobil penumpang biasa. Ada bed pasien, alat kesehatan, dan perlengkapan lain yang harus memenuhi standar sertifikasi. Karena itu harganya bisa mencapai Rp400 juta lebih,” tegasnya.

Majid menjelaskan, dalam sistem pengadaan pemerintah terdapat banyak komponen tambahan yang menyebabkan harga lebih tinggi dibanding pembelian langsung oleh masyarakat.

Menurut Majid, komponen tersebut meliputi biaya konsultan, kegiatan pendukung, pembinaan, hingga tahapan administrasi dalam mekanisme pengadaan pemerintah.

“Jadi harga itu bukan harga murni barang, tetapi sudah termasuk berbagai komponen dalam satu paket pengadaan,” jelasnya.

Dalam situasi efisiensi anggaran saat ini, Majid meminta pemerintah daerah lebih realistis dalam menyusun perencanaan anggaran agar tidak memicu tingginya Silpa.

Meski demikian, ia menegaskan rincian detail harga dan evaluasi teknis baru bisa didalami setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterbitkan.

“Kalau LHP sudah keluar, baru bisa didalami RKA dan DPA untuk melihat rincian biaya secara jelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Bondowoso, dr. Moch Jasin, mengakui dari total rencana pengadaan tujuh unit ambulans pada 2025, hanya enam unit yang berhasil direalisasikan.

“Kemarin satu unit belum terealisasi karena beberapa kendala, termasuk tidak adanya penawaran kembali,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Bondowoso, Rabu (8/4/2026).

Gagalnya satu unit pengadaan tersebut berdampak pada tingginya Silpa Dinkes tahun 2025 yang mencapai Rp38 miliar atau sekitar 11 persen dari total pagu anggaran Rp283 miliar, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 88,9 persen.

Kondisi itu menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.

Sebagai langkah perbaikan, Dinkes Bondowoso kembali mengalokasikan anggaran pengadaan tiga unit ambulans pada tahun 2026 senilai Rp2,4 miliar.

Setiap unit ambulans diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp800 juta, termasuk kelengkapan alat kesehatan di dalamnya.

Armada tersebut nantinya diproyeksikan untuk memperkuat layanan puskesmas, terutama di wilayah pinggiran yang masih mengalami keterbatasan kendaraan operasional maupun membutuhkan peremajaan armada.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS