Bertemu Poktan dan Petani Milenial Ngawi, Kanang Bicara Pupuk Palsu hingga LDP
Budi Sulistyono Kanang Komisi VI DPR RI saat sosialisasi soal pertanian di Ngawi, Jawa Timur. (Foto: Ari Hermawam/suaraindonesia.co.id)
BERITA PLUS, NGAWI – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono Kanang bertemu dengan sejumlah kelompok petani dan petani milenial di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Politisi PDI Perjuangan itu melakukan sosialisasi soal pupuk palsu dan Layanan Digital Pertanian (LDP).
Kanang mengatakan, pertanian merupakan warisan nenek moyang yang wajib dilestarikan. Selain itu, kondisi ekonomi negara saat ini yang semakin tidak disebutkan, pertanian salah satu aspek penting jika nanti harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Kanang pun meminta, pemerintah kabupaten dan kota agar lebih fokus untuk membantu kesulitan yang dihadapi para petani di wilayahnya, antara lain soal ketersedian pupuk, lahan, pendampingan kepada petani, kejahatan pertanian hingga layanan pertanian berbasis digital.
“Ketahanan pangan memang saat ini startegi untuk menanggulangi harga komoditas jika nantinya melambung tinggi. Maka saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendampingan ke petani agar sektor pertanian kita aman tanpa kendala,” kata Kanang, Rabu (13/5/2026).
“Pendampingan itu banyak hal, terutama soal pupuk, apalagi ini banyak penyebaran pupuk palsu, ini harus ditindak jangan sampai terjadi. Maka pihak Pupuk Indonesia juga hadir tadi untuk menjelaskan pupuk asli dan pupuk palsu,” imbuhnya.
Kanang berharap, pemerintah terus melakukan inovasi terhadap layanan pertanian digital. Mulai dari ketersediaan stok pupuk untuk para petani hingga alat pendukung pertanian.
” Mereka hari-hari didukung, apalagi diera modern sekarang ini pertanian harus mengikuti pasar. Misal mesin panen Combin, mesin tanam, ada juga semprot pupuk atau Drone Sprayer. Mereka harus difasilitasi, melalui kelompok tani bisa, sehingga biaya operasional mereka bisa lebih murah,” ujar Kanang.
Kanang juga berharap agar pemerintah menjaga wilayah pertanian yang setiap tahun mengalami penyempitan lahan. Mantan Bupati Ngawi dua periode itu mengusulkan agar hutan yang tidak berfungsi bisa dialihkan menjadi lahan pertanian.
“Bisa tanaman padi, jagung, cabe, dan lainnya. Yang terpenting alih lahan itu tidak merugikan masyarakat. Misal timbulnya banjir, nah ini harus diperhitungkan dengan benar. Termasuk tanah sawah jangan serta merta harus dijual kemudian dibangun pabrik, semua ada aturannya,” tutupnya.
Sosialisasi yang digelar di Gedung Kurnia Convention Hall dan Hotal Nata Azana pada Senin 11 Mei 2026 itu, turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Hermanto, Kapolres Ngawi yang diwakili Kanit Pidana Khusus, Agus Marsanto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Supardi.
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : Alfiana Putri |
