Pimpinan DPRD Surabaya Dialog dengan Pengurus Muhammadiyah Bahas Pelayanan Sosial
Pimpinan DPRD Kota Surabaya silaturahmi ke kantor PD Muhammadiyah Surabaya, Rabu (20/5/2026). (Foto: Lukman/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifuddin Zuhri terlihat serius merajut sinergi kepada berbagai elemen penting, baik itu lembaga negara, hingga organisasi keagamaan.
Jika sebelumnya silaturahmi ke PCNU Surabaya, terbaru ini Pimpinan DPRD Surabaya berkunjung ke kantor PD Muhammadiyah Surabaya, di Jalan Wuni, Ketabang, Kecamatan Genteng, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog terkait aspirasi organisasi kemasyarakatan hingga persoalan perizinan rumah sakit milik Muhammadiyah yang masih berproses
Syaifuddin Zuhri menegaskan, jika DPRD membutuhkan masukan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia menyebut DPRD Surabaya ingin menghapus kesan eksklusif yang selama ini melekat pada lembaga legislatif. Karena itu, pimpinan dewan mulai membuka ruang komunikasi dengan berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kalau wakil rakyat tidak mendapatkan arahan dari para ulama dan tokoh masyarakat, tentu tidak lengkap. Kami ingin membangun kebersamaan untuk Surabaya yang inklusif dan penuh keberkahan,” ujar politisi akrab disapa Kaji Ipuk tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, H.M. Ridlwan menyinggung sejarah panjang Muhammadiyah di Surabaya, termasuk kontribusi organisasi tersebut dalam pendirian beberapa rumah sakit dan layanan sosial di Kota Pahlawan.
Di tengah suasana dialog yang cair, Muhammadiyah Surabaya turut menyampaikan persoalan strategis yang sedang dihadapi, yakni perpanjangan izin operasional rumah sakit Muhammadiyah di Surabaya yang akan berakhir pada Oktober 2026.
Ia mengungkapkan proses pengurusan izin masih berjalan karena adanya penyesuaian administrasi dan penggabungan dokumen bangunan usai pembelian aset hotel yang kini digunakan sebagai fasilitas kesehatan.
Menurut dia, keterlambatan keluarnya izin operasional dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan layanan kesehatan Muhammadiyah di Surabaya. Ia meminta dukungan DPRD agar dinas terkait dapat mempercepat proses administrasi.
“Kalau izin operasional tidak keluar, tentu akan berat bagi Muhammadiyah. Kami berharap DPRD bisa membantu mendorong prosesnya,” kata Ridlwan.
Pertemuan berlangsung hangat, santai namun penuh makna selama lebih dari satu jam. Selain membahas aspirasi masyarakat dan layanan kesehatan, kedua pihak juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Surabaya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Alfiana Putri |
