Sejumlah LSM di Situbondo Datangi DPRD, Ada Apa?

News

Sejumlah LSM Situbondo saat melakukan audinsi dengan Wakil Ketua DPRD, dan Ketua dan Anggota  Fraksi PDIP di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Situbondo (Foto : Syam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SITUBONDO – Komitmen tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Situbondo kembali menuai diskursus hangat. Sejumlah elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Gedung DPRD Situbondo guna menggelar audiensi bersama jajaran legislatif, Rabu (8/7/2026)

Kedatangan Sejumlah LSM ini, bertujuan menelisik lebih dalam substansi Pandangan Umum (PU) Fraksi PDIP yang sempat memantik perhatian publik pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Pihak LSM melayangkan poin keberatan terkait pernyataan Fraksi PDIP yang menyebut masih adanya warga kurang mampu yang terbebani biaya pengobatan mandiri dengan menjual sapi, kambing, dan pinjam rentenir.

Narasi tersebut dinilai kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Daerah Situbondo yang sejatinya telah mengesahkan jaminan kesehatan gratis melalui program strategis “Sehat Gratis (Brantas)” di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Situbondo, H. Abdurrahman dari Fraksi PPP, serta dihadiri oleh Ketua beserta anggota Fraksi PDIP.

Dalam forum tersebut, koordinator gabungan elemen sipil, Saiful Bahri, menegaskan bahwa audiensi ini murni bergerak atas dasar menjaga muruah pembangunan daerah.

Pihaknya mendesak adanya akurasi data (by name by address) terkait testimoni warga yang disebut-sebut harus mengorbankan aset pribadi demi mengakses layanan medis.

Merespons hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP Situbondo, Rudi Afianto, mengklarifikasi bahwa diksi yang digunakan dalam pandangan umum merupakan representasi dari fungsi pengawasan legislatif.

Menurutnya, subtansi utama yang ingin disuarakan adalah eskalasi mutu pelayanan kesehatan, mengingat adanya laporan mengenai defisit anggaran di tiga rumah sakit daerah berdasarkan evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Sebagai representasi rakyat, kami menyerap dinamika di akar rumput melalui narasi kerakyatan. Fokus utamanya bukan pada aspek personal, melainkan bagaimana memastikan sekitar 78 ribu masyarakat rentan mendapatkan hak pelayanan medis yang optimal,” ujar Rudi,

Sembari menegaskan bahwa pandangan fraksi dilindungi oleh hak imunitas dalam forum resmi kedewanan. Kendati sempat diwarnai adu argumentasi dan perbedaan persepsi yang dinamis, audiensi berjalan dengan koridor yang aman, tertib, dan demokratis.

Wakil Ketua I DPRD Situbondo, H. Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan peran aktif seluruh elemen LSM yang hadir. Ia memandang dinamika kritik ini sebagai modal sosial yang konstruktif guna mengawal akselerasi visi daerah.

“Tanya jawab legislatif dan eksekutif merupakan amanah undang-undang yang bersifat terbuka untuk umum. Kami sangat menghargai fungsi kontrol dari rekan-rekan LSM.

Pada akhirnya, seluruh energi dan dialektika hari ini bermuara pada satu tujuan luhur yang sama, yakni membawa Situbondo Naik Kelas,” pungkas Abdurrahman. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS