Anas Karno Dukung Pembuatan Hotline Aduan, Persoalan Warga Bisa Diselesaikan Cepat
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menilai pembuatan hotline aduan warga dianggap sangat efektif dalam menyelesaikan persoalan warga secara cepat. (Foto: Lukman/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya, Anas Karno menginginkan kinerja jajaran lurah, camat hingga kepala perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik mampu berjalan secara efektif.
Lantas bagaimana caranya? Anas Karno menilai bahwa mereka tinggal menjalankan terobosan yang dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi, tentang membuka hotline pengaduan bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya itu mendukung kebijakan wali kota tersebut, sebab dianggap penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga sekaligus memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Hotline ini akan sangat membantu apabila benar-benar menjadi sarana respons cepat bagi warga. Masyarakat tidak perlu bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi persoalan di lingkungannya,” kata Anas Karno, Jumat (17/7/2026).
Ia menambahkan, jika sistem hotline akan lebih efektif apabila diperkuat dan diintegrasikan hingga tingkat RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Bahkan kalau memungkinkan, sistem ini diperkuat sampai tingkat RT dan RW agar persoalan warga bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti,” ujar Anas.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, yang terpenting bukan sekadar tersedianya nomor hotline, melainkan adanya komitmen tindak lanjut yang jelas dari setiap laporan yang masuk. Jangan sampai masyarakat sudah melapor tetapi tidak mendapatkan respons maupun penyelesaian.
“Yang paling penting tidak hanya nomor hotline-nya tersedia, tetapi bagaimana aduan warga ditangani secara cepat, transparan, dan ada solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas dia.
Menurut Anas, berbagai persoalan yang sering dikeluhkan warga seperti parkir liar, pungutan liar, premanisme, pelayanan administrasi, persoalan lingkungan, saluran tersumbat, sampah, hingga gangguan ketertiban umum harus menjadi prioritas penanganan sejak tingkat lingkungan, kelurahan, dan kecamatan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu merespons laporan warga sejak awal tanpa harus menunggu persoalan tersebut ramai atau viral di media sosial.
“Jangan sampai warga merasa harus membuat persoalan menjadi viral terlebih dahulu baru mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir sejak laporan pertama disampaikan,” tegasnya.
Anas berharap keberadaan hotline yang terintegrasi dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah dapat memperkuat budaya pelayanan publik yang lebih humanis, responsif, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
“Ketika RT-RW aktif menjembatani aspirasi warga, lurah dan camat cepat merespons, serta perangkat daerah bergerak menyelesaikan masalah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Ini yang harus terus kita bangun bersama,” katanya.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Surabaya akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan kepastian layanan yang cepat, mudah, dan terukur.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Warga merasa didengar, masalahnya ditangani, dan pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkas Anas Karno. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : Alfiana Putri |
