BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp 68,24 Triliun Sepanjang 2025, Jangkau 5,77 Juta Pekerja

Ekbis

BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat perlindungan pekerja melalui layanan digital terpadu nasional. (Foto: Istimewa).

BERITA PLUS, BANYUWANGI – BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat jaminan sosial senilai Rp 68,24 triliun sepanjang 2025. Dana tersebut dibayarkan melalui 5,77 juta klaim sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang menghadapi berbagai risiko, mulai dari kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun hingga meninggal dunia.

Salah satu program yang mencatat realisasi besar adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selama 2025, manfaat ini diterima 90.513 pekerja yang terdampak PHK dengan total pembayaran uang tunai mencapai Rp 1,01 triliun. Selain santunan tunai, peserta juga memperoleh layanan informasi pasar kerja dan pelatihan untuk membantu kembali bekerja.

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga dirasakan keluarga peserta melalui program beasiswa pendidikan. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 108.430 penerima memperoleh manfaat dengan total nilai Rp 463,63 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, besarnya manfaat yang disalurkan menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi pekerja saat menghadapi berbagai risiko kehidupan.

“Setiap manfaat yang dibayarkan merupakan bentuk nyata perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko. Karena itu, bagi kami keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dikelola, tetapi dari semakin banyak pekerja yang benar-benar merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saiful.

Selain perlindungan dasar, BPJS Ketenagakerjaan juga memperluas dukungan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan. Program ini mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah dengan menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), hingga Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

Sepanjang 2025, sebanyak 1.571 unit pembiayaan perumahan berhasil direalisasikan dengan nilai mencapai Rp 2,14 triliun melalui kerja sama dengan perbankan penyalur.

Saiful menjelaskan, capaian tersebut menjadi modal penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melanjutkan transformasi organisasi melalui tiga fokus utama, yakni Care, Credibility, dan Coverage (3C).

“Melalui pendekatan seamless protection, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan hadir secara berkelanjutan, mulai dari mendukung kesejahteraan pekerja saat masih aktif bekerja, melindungi ketika menghadapi berbagai risiko, hingga membantu menjaga masa depan keluarga dan kesejahteraan di hari tua,” katanya.

Peningkatan manfaat diikuti bertambahnya jumlah peserta aktif. Hingga akhir 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 48,65 juta peserta aktif yang berasal dari 875.641 perusahaan. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang telah terdaftar mencapai 69,31 juta orang.

Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada sektor pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal. Jumlah peserta aktif BPU mencapai 14,2 juta orang atau meningkat 43,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial.

Untuk memperkuat pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan kini didukung 318 kantor cabang, 281 unit layanan PMI, serta 5.357 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang tersebar di berbagai daerah sehingga peserta lebih mudah memperoleh layanan saat dibutuhkan.

Transformasi digital juga terus diperkuat. Hingga akhir 2025, aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) telah digunakan oleh 33,68 juta pengguna. Sebanyak 66,3 persen pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan melalui aplikasi tersebut sehingga proses layanan menjadi lebih cepat dan praktis.

Dari sisi pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan mencatat dana kelolaan sebesar Rp 897,85 triliun atau tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi mencapai Rp59,70 triliun.

Kondisi keuangan seluruh program juga dinilai sehat. Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) memiliki tingkat solvabilitas di atas 100 persen. Sedangkan rasio kesehatan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetap berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan.

Kinerja tersebut turut didukung tata kelola yang baik. Pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari auditor independen atas laporan keuangan dan laporan pengelolaan program.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto menilai berbagai capaian itu menjadi bukti kuatnya fondasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Pertumbuhan manfaat, perluasan kepesertaan, serta terjaganya kesehatan dana program menjadi indikator penting bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan pada jalur yang tepat. Dewan Pengawas akan terus memastikan agar prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan dalam setiap pengelolaan program maupun dana peserta,” kata Dedi.

“Dengan fondasi yang kuat tersebut, kami optimistis BPJS Ketenagakerjaan dapat terus memperluas perlindungan dan menghadirkan manfaat yang semakin besar bagi pekerja Indonesia di masa mendatang,” tambahnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkuat budaya integritas dan keterbukaan informasi. Pada 2025, lembaga tersebut meraih skor 77,63 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK serta kembali memperoleh predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 97.

Berbagai penghargaan nasional dan internasional di bidang tata kelola, pelaporan keberlanjutan, kualitas layanan, serta komunikasi publik turut diraih sepanjang tahun lalu sebagai pengakuan atas kinerja lembaga.

Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi Ocky Olivia menyebut capaian nasional tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kantor cabang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap pekerja di Banyuwangi baik formal maupun informal mendapatkan hak perlindungan yang sama, proses klaim yang semakin cepat melalui digitalisasi, dan pengelolaan dana peserta yang akuntabel. Kami optimis dapat membawa kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh pekerja di masa depan,” pungkas Ocky. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS