Pemkab Situbondo Alokasikan DBHCHT untuk Jaminan Kesehatan dan Insentif Kader Tahun Ini

Advertorial

Suasana kantor Dinas Kesehatan di Jl. PB Sudirman Kabupaten Situbondo. (Foto: Syam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SITUBONDO – Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalu Dinas Kesehatan mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada anggaran induk tahun ini untuk dua sektor krusial, yakni jaminan kesehatan masyarakat dan insentif kader kesehatan.

Sektor ini menjadi instrumen utama dalam merealisasikan program strategis daerah, khususnya program Berantas. 

Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Dwi Herman Susilo, melalui Sekretaris Dinkes, Rina Widharnani mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan sosial yang inklusif bagi masyarakat.

Adapun fokus alokasi anggaran induk kali ini diarahkan pada pembiayaan iuran jaminan kesehatan.

“Jadi pagu anggaran induk menyerap dana sebesar Rp 22.607.975.400, dengan total penerima manfaat 49.841 jiwa di wilayah daerah. Untuk kategori penerima yaitu penduduk yang didaftarkan pemda dan pekerja terdampak PHK,” ujar Rina, Rabu (5/7/2026).

Rina menambahkan, pemerintah daerah juga memproyeksikan perluasan kepesertaan di Perubahan APBD (P-APBD/PAK). Anggaran diusulkan meningkat menjadi Rp 28.695.890.708 untuk memfasilitasi 65.745 orang.

“Eksekusi program saat ini tetap bersandar pada anggaran induk resmi karena regulasi PAK masih dalam proses pengesahan,” bebernya.

Untuk sektor kedua, sambung Rina berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui apresiasi terhadap kader kesehatan. Pemerintah daerah menilai sinergi dengan kader lokal adalah kunci keberhasilan penanganan kesehatan di tingkat akar rumput.

Sedangkan untuk anggaran insentif sendiri, Pemda mengalokasikan Rp 3.632.400.000 untuk 6.054 kader di seluruh kabupaten Situbondo. Masing-masing kader ini menerima Rp 600.000 per tahun, jumlah yang diterima.ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jadi stimulus finansial ini dirancang untuk menjaga motivasi dan performa kader di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan,” jelas Rina.

Kebijakan alokasi ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif. Langkah ini merupakan pemenuhan poin utama dari 11 program prioritas Bupati, terutama program Berantas yang menempatkan jaminan kesehatan sebagai pilar fundamental pelayanan publik.

Secara akumulatif, total pagu DBHCHT pada posisi anggaran induk tercatat sebesar Rp 26.240.375.400.

“Anggaran ini diproyeksikan berkembang hingga Rp 32.598.290.708 pada skema P-APBD mendatang guna memperluas daya jangkau program,” pungkas Rina. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS