Mahasiswa di Gresik Soroti Problematika Kerakyatan Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-81
Dialog Publik bertajuk “Bersama Rakyat Indonesia Merdeka, Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Qomaruddin (BEM UQ) Kabinet Revolusi. (Foto: Rifki/Suara Indonesia)
BERITA PLUS, GRESIK – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81, kalangan mahasiswa di Kabupaten Gresik menyoroti berbagai problematika baik tingkat nasional, regional, maupun lokal yang terjadi di tengah masyarakat.
Sorotan itu mencuat dalam Dialog Publik bertajuk “Bersama Rakyat Indonesia Merdeka, Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Qomaruddin (BEM UQ) Kabinet Revolusi.
Forum ini menjadi ruang untuk membaca dinamika kerakyatan, kesadaran politik, ketimpangan kepentingan, hingga makna kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menekankan pentingnya gerakan bersama dalam mengadvokasi persoalan rakyat.
Menurutnya, problematika di tingkat nasional maupun lokal tidak akan efektif dihadapi melalui gerakan yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan konsolidasi dan kolaborasi lintas elemen.
Sementara Aryo Bimo Soebagio, aktivis dan akademisi, menegaskan bahwa pergerakan maupun revolusi harus berangkat dari kesadaran politik. Mahasiswa perlu memahami sejauh mana politik memengaruhi kehidupan sehari-hari sebelum menentukan arah gerakannya.
M. Adib Abidatama, Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, menyoroti masih adanya ketimpangan dan kepentingan sektoral yang berpotensi menggerus kepentingan masyarakat.
Menurutnya, persatuan rakyat harus menjadi kekuatan utama untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.
Sementara Presiden Mahasiswa Universitas Qomaruddin, Moh. Hasan Amin menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan.
Merujuk pemikiran Syaikh Musthofa al-Ghalayaini dalam Idhatun Nasyi’in, ia menjelaskan empat dimensi kemerdekaan yakni kemerdekaan individu, kemerdekaan jamaah atau berorganisasi, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan politik.
Keempat dimensi tersebut, menurut Hasan, saling berkaitan dan menjadi ukuran apakah kemerdekaan benar-benar dirasakan rakyat.
Karena itu, mahasiswa tidak cukup menjadi penonton, tetapi harus mampu membaca realitas, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kekuasaan agar berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Dialog Publik tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus terus diperjuangkan melalui kesadaran, persatuan, dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Rifki Ahmad |
| Editor | : Alfiana Putri |
