Siswa SMK 1 Tapung Hulu Diduga Keracunan MBG, Ketua Satgas: SLHS Belum Keluar Masih Beropersi

News

Ketua Satgas MBG Kampar, Misharti dan Kadis Kesehatan Kampar, Zulhendra saat melakukan peninjauan (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, KAMPAR – Puluhan siswa SMK Negeri 1 Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan itu dikabarkan belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) lantaran masih ditangguhkan.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar yang juga Wakil Bupati Kampar, Hj. Misharti mengatakan operasional SPPG tersebut kini ditangguhkan. Pengelola diminta memenuhi sejumlah persyaratan sebelum kembali menjalankan pelayanan.

“Dan ternyata SPPG ini juga belum keluar SLHSnya dan ditangguhkan sampai dia memperbaiki beberapa yang harus diperbaiki. Dari Dinas Kesehatan juga mengatakan ditanggungkan tapi mereka masih beroperasi, kewenangan kita tidak sampai disitu karna dari BGN langsung,” kata Misharti saat dihubungi Suara Indonesia Rabu, (19/8/2026).

Menurut Misharti, SPPG semestinya memiliki SLHS sebelum beroperasi. Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan operasional karena pengelolaan program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG itu harusnya wajib memiliki SLHS. Kalau tidak ada SLHS sudah beroperasi, kita juga tidak menginginkan. Pemerintah pusat pasti tidak menginginkan adanya keracunan seperti ini,” ujarnya.

Misharti mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan gangguan kesehatan siswa pada Selasa malam. Keesokan paginya, dia bersama tim langsung bergerak ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mengecek kondisi siswa.

Ia mendatangi Puskesmas Tapung, Puskesmas Suram dan fasilitas kesehatan di Tandun. Tim Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga mengambil sampel makanan untuk diperiksa.

“Kami sudah mengambil sampel. Saya juga membawa BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan. Kami meninjau korban, kemudian melihat SPPG-nya, dapur SPPG-nya,” kata Misharti.

Menurut dia, sekitar 45 orang sebelumnya sempat menjalani perawatan dan telah diperbolehkan pulang. Namun saat peninjauan berlangsung, sekitar 40 orang kembali mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan.

Dengan demikian, jumlah siswa yang terdampak sementara diperkirakan lebih dari 80 orang. Misharti menegaskan angka tersebut belum final karena pendataan masih berlangsung.

“Kalau detailnya saya belum tahu karena kita tidak tahu berapa lagi yang mungkin akan mengalami keluhan,” katanya.

Misharti menegaskan operasional SPPG harus dihentikan sementara hingga pemeriksaan selesai dan BGN menentukan langkah berikutnya.

“SPPG itu harus di-suspend. Betul, di-suspend, diberhentikan dulu sampai hasil BGN menentukan,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki tugas memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur. Sementara kewenangan terkait status SPPG berada pada BGN.

“Pak Presiden menginginkan agar SPPG ini betul-betul melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedurnya, SOP-nya,” kata Misharti.

Ia juga meminta pihak sekolah mendata seluruh siswa yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG. Puskesmas diminta terus memantau kondisi siswa yang telah diperbolehkan pulang.

Misharti juga mengimbau orang tua mengawasi kondisi anak dan memastikan mereka mendapat waktu istirahat yang cukup. Jika muncul keluhan yang tidak dapat ditangani di rumah, siswa diminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

“Kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita dan tidak bisa ditangani di rumah, maka cepat bawa ke layanan kesehatan,” pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS