Integrasi Tol Malang-Kepanjen dan JLS, Aris Waskito Dukung Exit Tol Gondanglegi

News

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Aris Waskito. (Foto: Aditya Mahatva Yodha/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, MALANG – Integrasi Jalan Tol Malang-Kepanjen dengan kawasan wisata Malang Selatan menjadi prioritas utama.

Exit Tol Gondanglegi dinilai sebagai titik paling strategis untuk mendorong efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat, di tengah langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini sedang meminta kajian ulang terhadap studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek tersebut.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Aris Waskito, menegaskan penempatan pintu keluar tol di Kecamatan Gondanglegi akan menjadi kunci utama penggerak konektivitas menuju pantai.

Opsi ini dirancang untuk menyambungkan akses tol langsung dengan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang membentang sepanjang 58 kilometer di pesisir Samudera Hindia.

Kesiapan infrastruktur pendukung di titik ini sudah sangat matang. Jalan penghubung sepanjang 31 kilometer dari Kecamatan Gondanglegi hingga Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, kini telah diaspal mulus dan diperlebar dari 6 meter menjadi 13 meter. Jalur ini memotong waktu tempuh langsung menuju titik JLS di dekat wisata Pantai Balekambang.

“Dengan demikian, adanya exit tol Gondanglegi mempersingkat waktu orang yang ingin pergi berwisata ke Pantai,” ujar Aris Waskito, Senin (31/8/2026). 

Langkah ini diyakini akan mendongkrak kunjungan ke sederet wisata bahari unggulan seperti Pantai Sendangbiru, Teluk Asmara, Goa Cina, hingga Pantai Modangan yang menjadi ajang paralayang internasional.

Di sisi lain, kepastian rute utama proyek sepanjang 30 kilometer ini masih harus melewati tahap evaluasi total. Menteri PUPR, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mereview FS lama karena dinilai sudah tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Jika dipaksakan menggunakan jalur lama, proyek dengan estimasi investasi awal Rp 10,04 triliun (sekitar Rp 333 miliar per kilometer) ini terancam mengalami pembengkakan biaya yang masif pada sektor pembebasan lahan.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Chairul Isnadi Kusuma (Oong), menjelaskan bahwa tata guna lahan di rute rencana semula telah berubah drastis.

“Lahan yang dulu kosong, kini sudah penuh perkampungan, bahkan sudah banyak yang jadi perumahan. Makanya, nggak mungkin akan lewat situ karena biaya pembebasan lahannya akan mahal,” jelas Oong.

Saat ini, Pemkab Malang mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai peta lintasan atau desa yang akan dilewati.

Kepastian penetapan rute akhir masih menunggu hasil survei bersama dan verifikasi final dari Kementerian PUPR guna mencari trase alternatif yang tidak padat penduduk. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS