Strategi Fiskal Situbondo: Menakar Keseimbangan Akselerasi Jalan dan Proteksi Kebencanaan

Pelayanan Publik

Suasana Rapat Paripurna antara DPRD bersama Eksekutif di Aula lantai II Rapat Paripurna. (Foto: Syam/Suara Indonesia)

BERITA PLUS, SITUBONDO – Langkah taktis diambil oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo dalam merancang sisa tahun anggaran 2026.

Melalui Rapat Paripurna penyerahan nota pengantar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin (31/8/2026), fokus pembangunan kini diarahkan pada dua sektor krusial: percepatan infrastruktur jalan dan penebalan bantalan mitigasi bencana belanja tidak terduga (BTT).

Dalam rancangan perubahan tersebut, struktur keuangan daerah mengalami penyesuaian signifikan. Pendapatan daerah diproyeksikan menyentuh angka Rp 1,60 triliun, yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 315,22 miliar serta pendapatan transfer senilai Rp 1,28 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 1,76 triliun, dengan pos operasi mendominasi di angka Rp 1,45 triliun dan belanja modal sebesar Rp 145,50 miliar.

Salah satu perhatian utama tertuju pada dialokasikannya dana sebesar Rp 26,08 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT).

Langkah ini diambil sebagai strategi antisipatif terhadap potensi hidrometeorologi basah di penghujung tahun, berkaca pada penanganan dampak banjir bandang terdahulu yang menguras anggaran daerah.

Selain sebagai mitigasi risiko banjir pada periode November–Desember, penambahan pos BTT ini sekaligus menjadi solusi operasional darurat bagi BPBD dalam penanganan dampak kekeringan yang sempat kehabisan sisa anggaran operasional.

Bupati Situbondo menegaskan bahwa pemilihan alokasi dana tambahan non-fisik pada BTT didasarkan pada perhitungan durasi teknis yang rasional.

Struktur geografi Situbondo yang rentan terhadap bencana menuntut kesiapan dana taktis yang fleksibel agar tidak mengikat dokumen perencanaan secara kaku, terutama saat terjadi kedaruratan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Sementara itu, sektor infrastruktur tetap memegang porsi terpadat dalam Perubahan APBD (P-APBD) kali ini. Dari total belanja modal, alokasi untuk sektor jalan, jaringan, dan irigasi dipatok mencapai Rp 77,47 miliar.

Pemerintah daerah optimistis proyek pengerjaan jalan tetap mampu dikejar hingga akhir tahun mengingat estimasi durasi penggarapan fisiknya yang relatif singkat, berkisar di angka 40 hari kerja. Sebaliknya, proyek fisik bangunan berskala masif sengaja ditekan karena keterbatasan waktu pengerjaan.

Akselerasi pembangunan jalan dan fasilitas publik ini mendapat angin segar seiring masuknya tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 53 miliar.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi memastikan alokasi DBH tersebut telah resmi masuk ke dalam struktur rancangan perubahan keuangan tahun ini, bukan lagi sekadar asumsi di atas kertas.

“Secara global pihak eksekutif menyampaikan dana tersebut didistribusikan untuk infrastruktur jalan, saluran irigasi, hingga perbaikan fasilitas sekolah. Pihak legislatif kini fokus mencermati detail pemetaannya agar pembagiannya tepat sasaran,” urai Mahbub pascarapat paripurna.

Mengingat regulasi membatasi tenggat pengesahan P-APBD hingga 30 September 2026, DPRD Situbondo menjadwalkan pembahasan maraton bersama Komisi dan Badan Anggaran.

DPRD dan eksekutif kini berkejaran dengan waktu guna menuntaskan kesepakatan bersama sebelum melangkah ke fase evaluasi Gubernur Jawa Timur, demi menjamin realisasi program tepat waktu per 1 Oktober mendatang. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS