Sinergi KPPG Jatim 2 dan GAPEMBI: Cari Solusi Sumbatan Operasional Dapur MBG
DPW GAPEMBI Jawa Timur saat melakukan Audiensi dengan KPPG . (Foto : DPW Gapembi Jatim For Suara Indonesia)
BERITA PLUS, MALANG – Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Bersama Indonesia (DPW GAPEMBI) Jawa Timur mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum dan operasional terkait keberlanjutan ratusan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Investasi dan serapan tenaga kerja daerah dipertaruhkan akibat belum sinkronnya sistem verifikasi di tingkat pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara tujuh pengurus DPW GAPEMBI Jatim bersama jajaran DPC GAPEMBI Jatim dengan Kepala Kantor Pelayanan Program Gizi (KPPG) Jatim 2, Said Karim, di Kantor KPPG Jatim 2 Jember, Rabu (2/9/2026) siang.
Berdasarkan data KPPG Jatim 2, saat ini terdapat 27.000 dapur operasional, 8.000 dapur siap operasional, dan 13.000 dapur dalam tahap persiapan.
Said Karim menegaskan, hanya dapur berkategori “siap operasional” yang diizinkan berjalan, dengan indikator utama berupa penurunan virtual account sebelum tanggal 8 Mei 2026.
Said mengakui adanya sumbatan teknis pada sistem di tingkat pusat yang saat ini masih dalam proses pembenahan massal.
“Sistem di pusat masih banyak yang perlu dibenahi, jadi untuk dapur yang masih persiapan harus menunggu dan berdoa saja,” ujarnya.
Kendati demikian, KPPG membuka ruang aduan formal melalui mekanisme surat resmi yang menyertakan kronologis kendala di lapangan.
Merespons mandeknya belasan ribu dapur persiapan tersebut, Ketua Bidang Hubungan Pemerintah dan BUMN DPW GAPEMBI Jatim, Amnari, menyampaikan harapan dan aspirasi utama dari para pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Jawa Timur. “Ada empat poin harapan dan aspirasi yang kami sampaikan kepada KPPG Jatim 2,” ungkapnya.
Pertama, GAPEMBI meminta kepastian operasional bagi dapur yang telah memenuhi syarat agar investasi sarana-prasarana serta tenaga kerja tidak mubazir.
Kedua, GAPEMBI mendesak KPPG melakukan verifikasi kendala secara objektif dan proporsional berbasis kondisi riil lapangan. Ketiga, para pengusaha meminta adanya pendampingan taktis selama masa tunggu pembenahan sistem agar langkah persiapan tetap terukur.
Terakhir, Amnari menegaskan komitmen DPW GAPEMBI Jatim untuk bertindak sebagai mitra taktis pemerintah dalam mengawal keterbukaan informasi. Sinergi ini diharapkan mampu menekan potensi kegagalan distribusi demi memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Dari pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara regulator dan pelaku usaha di daerah demi menyukseskan program pemenuhan gizi nasional di wilayah Jawa Timur,” pungkas Amnari. (*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Aditya Mahatva Yodha |
| Editor | : Alfiana Putri |
