Gapasdap Usulkan ke Presiden Pengembangan Infrastruktur Ketapang–Gilimanuk Masuk PSN

News

Ketum GAPASDAP Khoiri Soetomo saat bersama Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Foto: Dok. Suaraindonesia.co.id).

BERITA PLUS, BANYUWANGI – Lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali lancar setelah berbagai langkah operasional dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menangani kepadatan di lintasan tersebut.

Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengatakan, koordinasi antarstakeholder dan percepatan proses bongkar-muat kapal mulai memberikan hasil terhadap kelancaran penyeberangan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bambang Haryo Soekartono (anggota DPR RI) serta seluruh stakeholder yang telah memberikan perhatian dan bersama-sama mencari jalan keluar. Demikian pula kepada ASDP, KSOP, BPTD, pemerintah daerah, Organda, Aptrindo, operator kapal dan seluruh unsur yang bekerja di lapangan. Persoalan sebesar Ketapang–Gilimanuk memang tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi dan bergerak bersama,” ujar Khoiri, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, kondisi lintasan yang kembali lancar perlu dijaga agar kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan penyeberangan Jawa–Bali kembali meningkat.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ketapang–Gilimanuk saat ini sudah lancar dan siap melayani perjalanan masyarakat. Kami berharap masyarakat kembali memanfaatkan lintasan ini sehingga demand yang sempat menurun dapat kembali pulih dan terus meningkat,” kata Khoiri.

GAPASDAP menilai kelancaran saat ini perlu diikuti pembenahan infrastruktur untuk mengantisipasi kenaikan volume kendaraan, terutama saat Natal dan Tahun Baru serta Lebaran.

Sejumlah pekerjaan yang didorong untuk dipercepat antara lain penyatuan dan optimalisasi dermaga plengsengan di Ketapang, pelebaran fasilitas LCM di Gilimanuk, serta perbaikan dan optimalisasi fasilitas di Bulusan.

“Kita jangan menunggu sampai antrean panjang terjadi kembali baru bergerak. Infrastruktur harus dipersiapkan sebelum demand mencapai puncaknya. Karena itu pekerjaan yang secara teknis dapat segera dilaksanakan harus dipercepat,” tegas Khoiri.

GAPASDAP, kata dia, juga meminta pengelola kepelabuhanan bersama pemerintah dan instansi terkait mempercepat koordinasi sehingga pekerjaan yang mendesak untuk menambah kapasitas layanan tidak tertunda.

Untuk jangka panjang, GAPASDAP mengusulkan kepada Presiden dan pemerintah pusat agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dipertimbangkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Usulan tersebut berkaitan dengan peran Ketapang–Gilimanuk sebagai salah satu jalur utama konektivitas Jawa–Bali yang melayani mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pariwisata, serta kegiatan ekonomi.

“Persoalan Ketapang–Gilimanuk tidak cukup diselesaikan setiap kali antrean terjadi. Kita membutuhkan penyelesaian struktural dan jangka panjang. Karena itu GAPASDAP mengusulkan kepada Bapak Presiden agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” ujar Khoiri.

Ia mengatakan pengembangan infrastruktur perlu mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan kendaraan, distribusi logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

“Ketapang–Gilimanuk adalah urat nadi konektivitas Jawa–Bali. Infrastruktur pelabuhannya harus dirancang bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk kebutuhan 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan,” tambahnya.

GAPASDAP juga menilai penambahan kapal berukuran besar bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kapasitas layanan Ketapang–Gilimanuk.

Menurut Khoiri, keberadaan kapal besar dan kecil tetap dibutuhkan karena masing-masing memiliki fungsi sesuai kondisi operasional dan tingkat permintaan kendaraan.

“Ketapang membutuhkan kapal besar dan kapal kecil. Keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Persoalannya bukan semata-mata ukuran kapal, tetapi apakah dermaga yang tersedia mampu melayani kapal-kapal tersebut. Jangan sampai kapalnya tersedia tetapi tidak dapat beroperasi karena keterbatasan dermaga,” kata Khoiri.

Pada periode padat, kapal berkapasitas besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan. Sementara saat permintaan menurun, kapal dengan kapasitas lebih kecil dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

GAPASDAP berpandangan peningkatan jumlah dan kapasitas armada harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas, kekuatan, serta konektivitas dermaga.

“Prinsipnya sederhana kapalnya tersedia, dermaganya juga harus siap. Jangan sampai perkembangan sarana transportasi jauh meninggalkan prasarananya,” tutur dia.

Khoiri mengatakan penanganan Ketapang–Gilimanuk perlu dilakukan dalam tiga tahap, yakni menjaga kelancaran operasi, meningkatkan kapasitas dermaga, serta membangun infrastruktur secara terintegrasi untuk kebutuhan jangka panjang.

“Kondisi yang sudah kembali lancar ini harus kita jaga bersama. Jangan berhenti karena antrean sudah berkurang. Justru sekarang waktunya melakukan pembenahan agar pada Nataru, Lebaran, maupun peningkatan demand di masa mendatang, kita jauh lebih siap,” sambungnya.

“GAPASDAP akan terus mengambil bagian dalam menyampaikan kondisi lapangan kepada masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, serta membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder. Keselamatan, kelancaran dan keberlanjutan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Khoiri. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS