Pemkot Makassar Minta Dukungan Komisi VII DPR RI Bangun Dermaga di Kepulauan

Advertorial

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menyampaikan aspirasi pembangunan dermaga di wilayah kepulauan serta penguatan industri dan pariwisata kepada Komisi VII DPR RI, Makassar, Jumat (9/10/2026). (Foto: dok. Istimewa)

BERITA PLUS, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk pembangunan dermaga di wilayah kepulauan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang akses transportasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan wisata bahari.

Aspirasi itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).

Munafri mengatakan, pemerintah kota masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan Spermonde, khususnya dermaga.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan di wilayah daratan, sedangkan pembangunan dermaga di kawasan kepulauan memerlukan dukungan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ujar Munafri.

Selain infrastruktur kepulauan, Munafri juga menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan lainnya kepada Komisi VII DPR RI, meliputi penguatan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Ia menjelaskan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai 7,04 persen, pemerintah kota menilai dukungan kebijakan dari pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat pengembangan industri dan investasi daerah.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian insentif terhadap bahan baku yang masuk untuk diolah di daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu industri lokal menghadapi tingginya biaya bahan baku, termasuk pada sektor garmen.

Di sektor pariwisata, Munafri turut mengusulkan pembangunan gedung representatif untuk kegiatan seni, budaya, serta pertemuan berskala nasional dan internasional atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Ia juga mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan gastronomi Makassar agar berpeluang mendapat pengakuan sebagai warisan gastronomi UNESCO.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

Menurut Evita, kunjungan itu bertujuan menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.

“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS