Gubernur Mahyeldi Tekankan Sinkronisasi Program untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera Barat
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah (Dok. Humas Sumbar)
BERITA PLUS, BUKITTINGGI — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya keselarasan program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pesan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027, yang diikuti instansi vertikal kementerian dan lembaga bidang infrastruktur, di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Buya Mahyeldi menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 lalu membutuhkan kerja sama yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pascabencana, ujarnya, tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat, pulihnya pelayanan publik, serta ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa depan.
“Penentuan prioritas mesti berlandaskan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga harus terintegrasi dengan kebutuhan kawasan — mulai dari akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap pemulihan ekonomi warga,” ungkap Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menyelesaikan target fisik.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” tegas Gubernur.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota bersama balai dan satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kondisi nyata di lapangan.
Dikatakannya, kebutuhan yang belum tertampung pada anggaran 2026 harus tetap didata secara lengkap untuk menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya, sementara berbagai kendala yang muncul perlu dibahas bersama dengan solusi yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan di lapangan,” ucapnya.
Pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan juga ditekankan, terutama dalam penanganan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan.
Dengan data yang tepat dan langkah yang selaras, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar mengembalikan taraf hidup masyarakat yang terdampak.(*)
» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS
| Pewarta | : Anggun Fitria |
| Editor | : Alfiana Putri |
