Soal ATS, Komisi IV DPRD Trenggalek Ungkap 1.167 Anak Telah Kembali ke Sekolah

Advertorial

Rapat komisi IV DPRD Trenggalek dengan agenda menerima hearing dari GMNI soal pendidikan.

BERITA PLUS, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Trenggalek mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan GMNI terkait persoalan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. 

Salah satu sorotan utama dalam audiensi tersebut adalah persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan aspirasi yang disampaikan GMNI menjadi bagian penting yang wajib ditanggapi secara serius dan positif.

“Ini bagian dari aspirasi yang wajib hukumnya kita tanggapi dengan serius dan positif. Rumah rakyat ini terbuka, siapa pun bisa datang untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Sukarodin.

Ia mengungkapkan, dalam lima bulan terakhir 1.167 ATS yang berhasil kembali mengenyam pendidikan.

Menurutnya, pencapaian tersebut patut diapresiasi karena bukan pekerjaan mudah mengembalikan ribuan anak kembali ke bangku sekolah dalam waktu singkat.

“Untuk ATS ini lima bulan terakhir perkembangannya bagus. Ada 1.167 anak kembali sekolah. Saya kira ini bukan pekerjaan mudah untuk mengembalikan sejumlah anak itu dalam waktu lima bulan,” katanya.

Meski begitu, Sukarodin menegaskan upaya penanganan ATS harus terus dilakukan agar angka anak putus sekolah semakin menurun

Ia menjelaskan, sebagian besar ATS di Trenggalek berasal dari jenjang SMA atau anak putus sekolah tingkat sekolah menengah atas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“ATS yang terbanyak adalah anak putus sekolah yang ada di SMA, jadi bukan kewenangan kita. Kalau yang di SMP dan SD angkanya tidak begitu besar dan masih mampu kita kembalikan,” jelasnya.

Selain ATS, permasalahan infrastruktur menuju sekolah juga menjadi perhatian audiensi tersebut. 

Komisi IV menilai akses jalan dan fasilitas pendidikan yang layak sangat penting untuk mendukung kenyamanan siswa saat berangkat maupun pulang sekolah.

“Ini harus kita perhatikan agar anak-anak ketika berangkat dan pulang sekolah merasa nyaman,” imbuhnya.

Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Sukarodin memastikan mekanisme penyaluran sudah cukup transparan karena dana langsung masuk ke rekening siswa penerima.

“Karena masuk ke rekening anak, jadi tidak mungkin ada rekayasa yang dilakukan oleh lembaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut anggaran pendidikan di Kabupaten Trenggalek saat ini mencapai sekitar 30 persen dari APBD atau berada di atas batas minimal nasional.

“Anggaran pendidikan kita 30 persen, jadi sudah di atas persyaratan nasional. Ini patut kita dukung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Agus Dwi Karyanto menyampaikan terima kasih kepada GMNI atas berbagai masukan yang diberikan terkait dunia pendidikan di Trenggalek

“Kami nasional menyampaikan terima kasih kepada teman-teman GMNI yang telah memberikan masukan terkait penyediaan pendidikan baik di tingkat maupun daerah, khususnya Kabupaten Trenggalek,” kata Agus.

Ia memastikan Dinas Pendidikan akan menyambut berbagai poin yang menjadi perhatian audiensi tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan pendidikan di Trenggalek. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS