Pertalite Langka di Kabupaten Kupang, GMKI Kupasang Desak PT Pertamina Patra Niaga Segera Atasi

Ekbis

Gamba Ilustrasi (Sumber: Pixaby)

BERITA PLUS, KUPANG – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Kupang kembali disorot GMKI Kupang. Kelangkaan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa titik sepanjang Jalan Timor Raya, mulai dari SPBU Tanah Merah, Oebelo, hingga Naibonat.

Berdasarkan ihasil identifikasi yang diperoleh GMKI Kupang dari masyarakat setempat, stok Pertalite di sejumlah SPBU tersebut telah kosong selama kurang lebih tiga hari terakhir. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang, kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Tidak hanya stok SPBU, sebagian besar kios penjual bensin eceran di sepanjang Jalan Timor Raya, mulai dari wilayah Tilong, Tanah Merah, Oebelo hingga Naibonat, turut mengalami kehabisan stok. Para pengecer yang biasanya menjadi alternatif masyarakat untuk memperoleh BBM dalam kondisi mendesak kini tidak lagi memiliki persediaan untuk dijual

Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani F. U. Laiya, menilai bahwa persoalan ini harus segera ditangani secara serius oleh pihak terkait, khususnya Pertamina sebagai penyedia dan penyalur BBM bersubsidi.

“Kelangkaan Pertalite yang terjadi selama beberapa hari terakhir tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat Kabupaten Kupang sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika pasokan terganggu, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, para petani, nelayan, pengemudi angkutan, pelaku UMKM, hingga pekerja yang bergantung pada transportasi,” ujar Andraviani dalam keterangannya kepada media. Selasa,2/5/2026

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Ia meminta agar pihak Pertamina tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur.

“Kami mendesak Pertamina untuk segera menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada gangguan distribusi, keterlambatan pasokan, atau persoalan lain yang menyebabkan stok Pertalite kosong di sejumlah SPBU. Transparansi informasi sangat penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian,” tegasnya.

GMKI Kupang juga meminta DPRD Kabupaten Kupang dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turun tangan melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut. Menurut GMKI, fungsi kontrol dan pengawasan legislatif harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Andraviani menegaskan bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika BBM sulit diperoleh, biaya transportasi meningkat, aktivitas usaha terganggu, dan daya beli masyarakat berpotensi menurun.

“Ketersediaan BBM adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan,” katanya.

GMKI Kupang menilai bahwa kelangkaan BBM ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi di NTT. Daerah yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat seperti Kabupaten Kupang tidak seharusnya mengalami kelangkaan BBM dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penjelasan yang jelas kepada publik.

Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, GMKI Kupang menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak terkait. Mereka berharap Pertamina segera menormalisasi pasokan Pertalite di seluruh SPBU yang terdampak dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Negara harus hadir ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu. Masyarakat tidak boleh dibiarkan mengantre berjam-jam atau mencari BBM dari satu SPBU ke SPBU lainnya hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Ini adalah persoalan pelayanan publik yang harus menjadi perhatian bersama,” tutup Andraviani.

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS