SKB Blora Gandeng Rutan Berikan Pendidikan Kesetaraan dan Keterampilan bagi Warga Binaan

Pendidikan

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumini. (Foto: Dok. Suara Indonesia)

BERITA PLUS, BLORA – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggandeng Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora memberikan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan sebagai bekal sebelum kembali ke masyarakat.

Kepala SKB Kabupaten Blora Jumini mengatakan program tersebut diikuti 15 warga binaan yang terdiri atas 13 laki-laki dan dua perempuan dengan jenjang pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C.

“Pesertanya berasal dari berbagai jenjang, ada Paket A, B, dan C. Usianya juga beragam, ada yang masih muda sekitar 21 tahun dan ada yang berusia 53 tahun,” katanya, saat ditemui, Rabu (12/8/2026).

Ia mengatakan program tersebut sementara diikuti 15 warga binaan, sedangkan warga binaan lainnya tidak dapat mengikuti karena sebagian berusia di atas 60 tahun.

Menurut Jumini, kerja sama antara SKB Blora dan Rutan Blora telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan sebelum Ramadhan. 

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan kemudian disesuaikan dengan tahun ajaran karena pembelajaran harus dimulai pada awal tahun pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, pendidikan kesetaraan tidak hanya berfokus pada mata pelajaran umum, tetapi juga diintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan.

“Kalau hanya pelajaran saja, mungkin akan membosankan bagi mereka. Jadi pembelajaran kami integrasikan dengan keterampilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan setiap pertemuan pembelajaran berlangsung sekitar tiga jam. Waktu tersebut diisi dengan keterampilan dan mata pelajaran umum yang mendukung keterampilan tersebut.

Untuk keterampilan, Rutan Blora mengarahkan peserta pada bidang tata boga dengan fokus pembuatan roti atau bakery.

“Harapannya setelah mereka keluar dari Rutan bisa membuka usaha membuat roti. Jadi tidak hanya dibekali keterampilan, tetapi juga ijazah,” katanya.

Sementara itu, materi pendidikan umum yang diberikan antara lain pendidikan agama dan budi pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Jumini mengatakan pihaknya juga tengah memikirkan keberlanjutan peserta setelah bebas, terutama terkait akses pekerjaan dan peluang membuka usaha.

“Kalau untuk SKCK, nanti akan kami komunikasikan dengan Polres. Kemudian kalau setelah keluar mereka ingin mendirikan usaha, kami juga akan mencoba berkoordinasi dengan Dindagkop UMKM untuk pendampingannya,” ujarnya.

Ia berharap program pendidikan kesetaraan tersebut dapat memberikan bekal yang lebih lengkap kepada warga binaan sehingga memiliki pendidikan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke tengah masyarakat. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS