Fraksi DPRD Sumenep Soroti Defisit hingga Lonjakan Belanja Tak Terduga di P-APBD 2026

News

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumenep. (Foto: Istimewa)

BERITA PLUS, SUMENEP – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Sumenep memberikan catatan kritis terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama mengarah pada penurunan pendapatan daerah, kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran, hingga lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep pada Rabu (19/08/2026). Meski memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah, para wakil rakyat meminta agar perubahan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Nota Keuangan, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 turun dari sekitar Rp 2,471 triliun menjadi Rp 2,296 triliun atau berkurang 7,09 persen. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Di tengah penurunan pendapatan tersebut, target PAD justru mengalami kenaikan Rp 40,77 miliar atau 12,20 persen. PAD yang semula ditargetkan Rp 334,30 miliar meningkat menjadi Rp 375,08 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan menilai kenaikan PAD tersebut menunjukkan perkembangan positif perekonomian daerah. Namun, efisiensi belanja juga menjadi perhatian karena total belanja daerah turun sekitar Rp 42,35 miliar atau 1,59 persen.

“Harapan kami dengan terjadinya pengurangan di perubahan anggaran tahun 2026 tidak merubah haluan visi dan misi kerakyatan yang menjadi tujuan kita bersama,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Wahyudi.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB Mirza Khomaini Hamid menyoroti kenaikan PAD yang harus dibarengi strategi penerimaan yang realistis. Fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan secara rinci sumber tambahan PAD Rp 40,77 miliar sekaligus memastikan target tersebut mampu direalisasikan pada sisa tahun anggaran.

PKB juga menaruh perhatian pada struktur belanja. Meski total belanja turun, belanja operasi justru naik Rp 38,60 miliar atau 1,97 persen menjadi hampir Rp 1,999 triliun. Selain itu, belanja modal bertambah Rp 46,18 miliar.

Yang paling menjadi sorotan PKB adalah BTT yang melonjak dari Rp 5 miliar menjadi Rp 31,27 miliar atau meningkat 525,50 persen.

“Fraksi PKB tidak sedang mencurigai anggaran. Kami hanya ingin memastikan bahwa semakin besar ruang diskresi, semakin besar pula ruang pengawasan,” tegas fraksi tersebut.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Fraksi ini mencatat pendapatan daerah turun 7,09 persen akibat penurunan pendapatan transfer sebesar 10 persen. Di sisi lain, belanja modal naik 32,37 persen atau bertambah Rp 46,18 miliar menjadi Rp 188,88 miliar.

Kenaikan belanja modal tersebut dinilai perlu diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk akses menuju wilayah kepulauan.

“Peningkatan belanja modal ini wajib diprioritaskan untuk percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang rusak berat,” ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat Arfian Mukhlas.

Fraksi PPP juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sumber-sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi. Selain itu, PPP meminta setiap perubahan anggaran diukur berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Fraksi tersebut juga meminta penjelasan terkait serapan anggaran 2026 serta program yang belum terealisasi. PPP secara khusus mempertanyakan urgensi kenaikan BTT hingga 525,50 persen.

“Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Ketua Fraksi PPP Asy’ari Muthhar.

Berikutnya, Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS Agus Hariyanto menekankan pentingnya rasionalisasi belanja dan penguatan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, tetapi juga mengoptimalkan aset daerah serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Gerindra-PKS juga meminta agar anggaran perubahan memberikan perhatian terhadap ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, termasuk jalan rusak, air bersih, sanitasi, listrik, pertanian, UMKM dan nelayan.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan rusak, sarana air bersih, sanitasi, serta keandalan pasokan listrik di wilayah kepulauan,” ujarnys.

Sementara Fraksi PAN menyoroti ketergantungan Sumenep terhadap dana transfer pusat. Fraksi ini menilai penguatan PAD harus menjadi agenda serius pemerintah daerah agar kemandirian fiskal dapat dibangun secara berkelanjutan.

PAN juga menyoroti penerimaan pembiayaan yang naik 69,14 persen menjadi Rp 317,03 miliar. Angka tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan nominal yang sama.

Selain itu, PAN meminta penjelasan mengenai lonjakan BTT yang dinilai sangat signifikan. Fraksi ini bahkan berpandangan alokasi BTT pada kisaran Rp 10-12 miliar dinilai cukup untuk mengantisipasi kondisi darurat dan mendesak.

“Fraksi PAN mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan inovatif dalam menggali potensi PAD agar ketergantungan pada dana transfer pusat dapat dikurangi dan kemandirian fiskal daerah dapat terwujud secara berkelanjutan,” tegas Juru Bicara PAN Hairul Anwar.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi NasDem Ahmad Juhairi turut menekankan bahwa perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka. Setiap perubahan program dan kegiatan harus memiliki target yang jelas serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

NasDem juga meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan dengan tingkat realisasi rendah dan mengendalikan belanja administratif maupun seremonial. Sebaliknya, anggaran yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus mendapat prioritas.

“Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News BERITA PLUS